Indeks Tipikor
Mahkamah Agung Berhentikan Sementara Hakim & Panitera Tersangka KPK
MA memberhentikan Hakim Ad Hoc Merry Purba dan Panitera Pengganti Helpandi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara Tipikor di PN Medan.
BKN Blokir 188 Data ASN yang Terbukti Terlibat Kasus Korupsi
Pemblokiran dilakukan agar ASN yang korupsi tidak lagi dibayar dan meminimalisasi kerugian negara
Muhammadiyah: Polisi & Jaksa Belum Bisa Diandalkan Tangani Korupsi
Muhammadiyah menolak rencana memasukkan pasal soal pidana korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
Nasib KPK Bila Delik Korupsi Masuk dalam RKUHP
Legislatif memasukkan delik korupsi dalam RKUHP yang bakal disahkan setelah Idul Fitri. Menurut ICW, hal ini bakal membuat KPK lemah karena hanya akan jadi "Komisi Pencegahan Korupsi."
BKN dan KPK Kerja Sama Berantas Tipikor yang Melibatkan PNS
PNS yang terbukti korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.
Saksi Dokter Mengaku Tak Sempat Tangani Setya Novanto
Salah satu saksi dalam kasus merintangi penyidikan e-KTP, Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Djoko Sanjoto Suhud menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memeriksa Novanto atau membuat diagnosa.
Ahli Hukum: Hakim Tak Boleh Dikelabui Novanto di Sidang Tipikor
Peran dokter sangat penting untuk mengecek kesehatan terdakwa sehingga majelis hakim dapat melanjutkan sidang atau tidak.
Pembentukan Densus Tipikor: Polri Tunggu Restu dari Pemerintah
Setyo menegaskan bahwa Polri akan taat pada keputusan pemerintah jika tidak mendukung pembentukan Densus.
Pembentukan Densus Tipikor: Kejaksaan Tolak Satu Atap
Jaksa Agung HM Parsetyo menegaskan Kejaksaan Agung akan tetap menolak usulan untuk menempatkan anggotanya satu atap bareng Densus Tipikor. Hal ini, untuk menjaga fungsi kontrol jaksa dalam penilaian kelengkapan berkas perkara.
Densus Tipikor Versus KPK
Densus Tipikor Versus KPK.
Deretan Masalah Pembentukan Densus Tipikor
Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri rawan politisasi karena konteksnya berbeda dengan pembentukan KPK.
Menkumham Beda Sikap dengan Wapres JK Soal Densus Tipikor
Pemerintah belum satu suara terkait rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Akankah Ratas menyelesaikan persoalan itu?
Fahri Hamzah Kritik Wapres JK Soal Densus Tipikor Polri
Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif.
KPK Percaya Kerja Densus Tipikor Cepat Bantu Tangani Korupsi
Wakil Ketua KPK mengapresiasi rencana pembentukan Densus Tipikor yang dinilai dapat membantu lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi.
KPK Yakin Tak Ada Tumpang Tindih dengan Tugas Densus Tipikor
KPK yakin tidak ada risiko "overlap" dengan Densus Tipikor nantinya dalam menangani perkara korupsi.
Polri dan KPK Yakin Densus Tipikor Tak Picu Perebutan Kasus
Baik Polri maupun KPK menilai pembentukan Densus Tipikor tidak akan memicu tumpang tindih tugas maupun perebutan penanganan kasus korupsi di antara dua lembaga penegak hukum tersebut.
Polri Minta DPR Dukung Anggaran Densus Tipikor Rp2,6 Triliun
Kapolri meminta dukungan Komisi III DPR agar pemerintah mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor termasuk kemungkinan berkirim surat.
Diragukan Publik, Polri Tetap Merancang Densus Antikorupsi
Bagaimana Polri merancang Densus Antikorupsi setara KPK tetapi integritasnya diragukan publik?
"KPK Enggak akan Mampu Menangani Semua Korupsi"
Densus Antikorupsi, yang digeber pembentukannya sampai akhir tahun ini, diklaim Polri untuk secara maksimal menyelamatkan uang negara.
Polri: Densus Tipikor Bekerja Maksimal dengan Dana Rp975 M
Mabes Polri berjanji Densus Antikorupsi akan membongkar banyak kasus rasuah dengan nilai melampui anggaran pembentukan lembaga itu, yakni Rp975 miliar.