Indeks Tipikor

MA memberhentikan Hakim Ad Hoc Merry Purba dan Panitera Pengganti Helpandi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara Tipikor di PN Medan.

Pemblokiran dilakukan agar ASN yang korupsi tidak lagi dibayar dan meminimalisasi kerugian negara

Muhammadiyah menolak rencana memasukkan pasal soal pidana korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Legislatif memasukkan delik korupsi dalam RKUHP yang bakal disahkan setelah Idul Fitri. Menurut ICW, hal ini bakal membuat KPK lemah karena hanya akan jadi "Komisi Pencegahan Korupsi."

PNS yang terbukti korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Salah satu saksi dalam kasus merintangi penyidikan e-KTP, Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Djoko Sanjoto Suhud menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memeriksa Novanto atau membuat diagnosa.

Peran dokter sangat penting untuk mengecek kesehatan terdakwa sehingga majelis hakim dapat melanjutkan sidang atau tidak.

Setyo menegaskan bahwa Polri akan taat pada keputusan pemerintah jika tidak mendukung pembentukan Densus.

Jaksa Agung HM Parsetyo menegaskan Kejaksaan Agung akan tetap menolak usulan untuk menempatkan anggotanya satu atap bareng Densus Tipikor. Hal ini, untuk menjaga fungsi kontrol jaksa dalam penilaian kelengkapan berkas perkara.

Densus Tipikor Versus KPK.

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri rawan politisasi karena konteksnya berbeda dengan pembentukan KPK.

Pemerintah belum satu suara terkait rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Akankah Ratas menyelesaikan persoalan itu?

Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif.

Wakil Ketua KPK mengapresiasi rencana pembentukan Densus Tipikor yang dinilai dapat membantu lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi.

KPK yakin tidak ada risiko "overlap" dengan Densus Tipikor nantinya dalam menangani perkara korupsi.

Baik Polri maupun KPK menilai pembentukan Densus Tipikor tidak akan memicu tumpang tindih tugas maupun perebutan penanganan kasus korupsi di antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

Kapolri meminta dukungan Komisi III DPR agar pemerintah mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor termasuk kemungkinan berkirim surat.

Bagaimana Polri merancang Densus Antikorupsi setara KPK tetapi integritasnya diragukan publik?

Densus Antikorupsi, yang digeber pembentukannya sampai akhir tahun ini, diklaim Polri untuk secara maksimal menyelamatkan uang negara.

Mabes Polri berjanji Densus Antikorupsi akan membongkar banyak kasus rasuah dengan nilai melampui anggaran pembentukan lembaga itu, yakni Rp975 miliar.