Indeks Tipikor

KPK telah telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara tersangka Lucas ke Pengadilan Tipikor, dan sidang rencananya akan digelar pada 7 November 2018.

Irman Gusman mengajukan PK ke Tipikor Jakarta, terkait kasus suap permohonan pembelian gula impor ke Perum Bulog Divisi Regional.

Para pelapor tindak pidana korupsi dinilai memang pantas mendapat penghargaan.

Dalam dakwaan, jaksa mengatakan bahwa uang suap untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diberi sebutan "Zakat Fitrah".

Korupsi tak hanya menjangkiti lembaga legislatif, tapi juga marak di institusi eksekutif seperti kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah dengan dinasti politiknya.

MA memberhentikan Hakim Ad Hoc Merry Purba dan Panitera Pengganti Helpandi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara Tipikor di PN Medan.

Pemblokiran dilakukan agar ASN yang korupsi tidak lagi dibayar dan meminimalisasi kerugian negara

Muhammadiyah menolak rencana memasukkan pasal soal pidana korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Legislatif memasukkan delik korupsi dalam RKUHP yang bakal disahkan setelah Idul Fitri. Menurut ICW, hal ini bakal membuat KPK lemah karena hanya akan jadi "Komisi Pencegahan Korupsi."

PNS yang terbukti korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Salah satu saksi dalam kasus merintangi penyidikan e-KTP, Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Djoko Sanjoto Suhud menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memeriksa Novanto atau membuat diagnosa.

Peran dokter sangat penting untuk mengecek kesehatan terdakwa sehingga majelis hakim dapat melanjutkan sidang atau tidak.

Jaksa Agung HM Parsetyo menegaskan Kejaksaan Agung akan tetap menolak usulan untuk menempatkan anggotanya satu atap bareng Densus Tipikor. Hal ini, untuk menjaga fungsi kontrol jaksa dalam penilaian kelengkapan berkas perkara.

Setyo menegaskan bahwa Polri akan taat pada keputusan pemerintah jika tidak mendukung pembentukan Densus.

Densus Tipikor Versus KPK.

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri rawan politisasi karena konteksnya berbeda dengan pembentukan KPK.

Pemerintah belum satu suara terkait rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Akankah Ratas menyelesaikan persoalan itu?

Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif.

Wakil Ketua KPK mengapresiasi rencana pembentukan Densus Tipikor yang dinilai dapat membantu lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi.

KPK yakin tidak ada risiko "overlap" dengan Densus Tipikor nantinya dalam menangani perkara korupsi.