Indeks Terorisme

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperhatikan perlindungan anak dalam menangani terorisme. Hal ini menyusul penggeledahan di Taman Kanak-Kanak (TK) Roudlatul Athfal Terpadu Amanah Ummah, Klaten.

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menegaskan, dirinya akan turun langsung dalam penangkapan teoris kelompok Santoso yang beroperasi di wilayah Poso, Sulteng.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menantang generasi muda untuk “melawan” negara apabila merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Turki mempertegas tekadnya untuk memerangi terorisme setelah ledakan kembali terjadi di Kizilay, pusat kota Ankara, Turki, pada Minggu, (13/03/2016), waktu setempat, yang menewaskan tidak kurang dari 34 orang dan melukai 125 orang.

Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar mengedepankan unsur preventif atau pencegahan aksi terorisme, daripada penindakan. Usulan revisi UU Terorisme ternyata justru menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, selama ini penanganan tindak pidana terorisme hampir tidak diaudit, maka dari itu muncul kekhawatiran UU ini akan di salah gunakan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, teroris kelompok Santoso yang berada di Poso, Sulawesi Tengah semakin tersudut. 

Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, deradikalisasi napi terorisme tidak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, orang yang sudah terlanjur terpapar ideologi radikal butuh waktu panjang untuk disadarkan.

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan peringatan perjalanan dari pemerintah Australia tersebut bukan hal baru bagi Indonesia.

Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyinggung seolah-olah pondok pesantren adalah sarang teroris menjadi perhatian Din Syamsuddin. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menyesalkan statement BNPT tersebut.

Dana anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Trimedya Pandjaitan selaku wakil ketua.

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Erwin Triwanto, meminta agar semua pihak mewaspadai mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Bahkan, Brigjen Erwin Triwanto cenderung menyamakan Gafatar dengan kelompok radikal, seperti Jamaah Islamiah (JI), sehingga eks pengikutnya pun berpotensi menjadi ancaman bagi negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, menyebut kondisi Densus 88 Anti-Teror saat ini menyedihkan. Ia pun mengusulkan pembenahan Densus 88 melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penjara ternyata tak cukup mempan untuk membuat jera para teroris. Bom Thamrin menjadi salah satu bukti tidak mempannya program deradikalisasi. Butuh BNPT yang lebih kuat agar para teroris tak lagi menyebarkan terornya dan meresahkan masyarakat. Tetapi ada salah satu kendala yang dikeluhkan oleh BNPT adalah terbatasnya dana program deradikalisasi. Dan angaran BNPT setiap tahunnya tidak disebutkan berapa porsi yang didapat untuk program deradikalisasi.