Indeks Terorisme

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah memeriksa tujuh orang anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Pemeriksaan tersebut terkait pengusutan kasus kematian terduga teroris Siyono.

Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak ingin disangkutpautkan dengan polemik tentang penyebab kematian terduga teroris Siyono yang dikaitkan dengan kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, BNPT dan Densus merupakan dua institusi yang berbeda.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyatakan jika kebenaran mengenai keberadaan terorisme merupakan salah satu hal yang masih dipertanyakan oleh Komisi III DPR hingga saat ini.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menilai tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror yang menangkap terduga teroris di Klaten, Siyono, tanpa surat penangkapan dan memulangkannya dalam keadaan tidak bernyawa menunjukkan ketidakprofesionalan sebagai pasukan elite kepolisian.

Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyatakan, meskipun Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum kepada Surami, istri Siyono yang tewas setelah ditangkap Detasemen Khusus Antiteror 88, bukan berarti langkah tersebut membela dan mendukung tindak pidana yang dilakukan Siyono.

Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno mengatakan penangkapan terduga teroris Siyono yang dilakukan oleh tim Densus 88 sudah sesuai prosedur.

ISIS memposting foto-foto di Internet yang menyerukan ajakan bagi kaum Muslim Jerman untuk melancarkan serangan ala Brussels di Jerman, dengan menyasar Kantor Kanselir Angela Merkel dan Bandara Cologne-Bonn, lapor kelompok intelijen SITE seperti dikutip oleh kantor berita Antara dari Reuters.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lebih mengedepankan pencegahan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Sebab penyebaran ideologi radikal yang memperbolehkan aksi kekerasan tidak akan berkembang apabila dapat dicegah secara dini.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di beberapa negara akhir-akhir ini. Untuk membahas persoalan tersebut, NU akan menggelar International Summit of The Moslem Moderate Leader yang menghadirkan para pemimpin Islam moderat dari seluruh dunia.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mencari informasi tambahan dengan cara memantau alat komunikasi milik keluarga sepuluh korban anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia yang disandera Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Ketua Dewan Pertimbangan MMD Initiative Mahfud MD menilai langkah pemerintah Indonesia yang akan membebaskan 10 warga negara Indonesia yang tersandera dan diperkirakan berada di Filipina sudah tepat, asalkan tidak memberikan tuntutan tembusan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemilik kapal tongkang Anand 12 sedang melakukan negosiasi dengan pembajak yang mengaku dari Kelompok Abu Sayyaf di Filipina yang membajak kapal berbendera Indonesia itu.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menegaskan, pemerintah akan fokus pada pembebasan sepuluh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Menlu Filipina.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Indonesia mengedepankan cara diplomasi dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Pemerintah Indonesia tidak perlu memenuhi permintaan tebusan yang diminta organisasi teroris tersebut.

Kelompok Abu Sayyaf (ASG) yang beroperasi di Filipina Selatan dikenal sebagai organisasi garis keras yang kerap melakukan penyanderaan untuk mendapatkan pendanaan. Kelompok ini kerap melakukan aksi penculikan kemudian meminta uang tebusan pada negara yang warga negaranya diculik.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah mengambil langkah taktis untuk membebeskan 10 warga negara Indonesia yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pemerintah didesak mengambil langkah cepat karena pihak penyandera memberi batas waktu hanya lima hari untuk menebusnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti membenarkan adanya perpecahan di internal kelompok jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom meminta publik tidak “genit” terkait rencana perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pihaknya menjamin akan memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam revisi nanti.

Bakal calon presiden utama Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial bernada ofensif dengan menyebut kaum Muslim gagal melaporkan aktivitas mencurigakan.