tirto.id - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menegaskan bahwa tidak ada tebusan yang dibayarkan terkait pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Dibebaskannya 10 anak buah kapal asal Indonesia itu, menurut Pramono Anung, adalah murni melalui diplomasi.
"Bahwa pertanyaannya ada tebusan atau tidak, kami sampaikan tidak. Tidak ada tebusan," tandas Pramono Anung kepada media di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Namun, Pramono Anung enggan mengungkapkan apa yang menjadi alasan kelompok Abu Sayyaf bersedia membebaskan 10 WNI yang disandera itu tanpa uang tebusan. Pemerintah juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan sandera lainnya.
Pramono Anung menambahkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian yang sangat serius terkait kasus ini. Presiden Jokowi selalu menjalin hubungan dan berkomunikasi secara intens dengan Presiden Filipina, Benigno Simeon Cojuangco Aquino III.
"Dari waktu ke waktu pemerintah sebenarnya sudah mengetahui, bahkan kemarin Presiden (Jokowi) sudah secara khusus melakukan komunikasi dengan Presiden Aquino dan Presiden menyampaikan terima kasih,” kata Pramono Anung.
“Tentunya tanpa peran pemerintah Filipina, ini tidak bisa berjalan, sehingga ini murni diplomasi total," imbuh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Kediri, Jawa Timur. (ANT)
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Iswara N Raditya
