Indeks Subsidi Listrik

PLN mencatat kerugian sebesar Rp5,35 triliun pada semester I/2018.

Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi listrik di RAPBN 2019 sehingga menjadi Rp57,67 triliun. 

Berdasar catatan BPK, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Menteri Ignasius Jonan menagih Menteri Sri Mulyani untuk pembayaran tagihan subsidi bagi Pertamina dan PLN lantaran tarif listrik dan BBM tahun mendatang tidak dinaikkan.

Penyederhanaan ini tidak berlaku bagi rumah tangga penerima subsidi dan kenaikan daya tersebut tidak akan dikenai biaya apapun.

Pemerintah memastikan bahwa Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak akan naik lagi sampai akhir tahun 2017.

Sebanyak 140-an ribu rumah tangga di Provinsi Banten belum menikmati aliran listrik.

Ignasius Jonan menjelaskan masih ada sebanyak 2.500 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik sama sekali.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir membantah ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada saat ini.

Direktur Utama Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Sofyan Basir membantah kabar akan ada kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA. Dia menuding isu itu dipakai untuk menyerang manajemen PLN.

Kompleksitas bisnis PLN, dari hulu hingga hilir, perlu pengawasan ketat demi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.

Bisnis PLN mesti harus menjaga kebutuhan pasokan listrik buat masyarakat luas dengan harga murah sekaligus dituntut mereguk untung.

Pencabutan subsidi bukan keputusan PLN, melainkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. PLN hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan.

Masyarakat kelas menengah ke bawah mesti pintar-pintar menghemat listrik di rumahnya setelah pemerintah mencabut subsidi golongan 900 VA.

Pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 VA sejak awal tahun ini. Menurut pemerintah, mayoritas penikmat listrik dari golongan masyarakat itu tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk membuat perhitungan baru terkait alokasi subsidi di bidang energi, yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Pemerintah menginginkan agar semua subsidi energi diintegrasikan menjadi satu dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun, rencana tersebut tak mudah mengingat harus mensinkronkan regulasi yang ada agar tidak tumpang tindih.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyatakan pemerintah sulit menemukan cara membatasi distribusi tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi hanya bagi masyarakat miskin.

Pagu anggaran subsidi listrik pada 2017 ditetapkan sebesar Rp44,98 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar Rp44,98 triliun. Subsidi listrik ini diberikan untuk 23,15 juta pelanggan kurang mampu dengan rincian sebanyak 19,1 juta merupakan pelanggan 450 VA dan 4,05 juta adalah pelanggan 900 VA.

Pemerintah akan mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA karena dianggap tidak tepat sasaran. Sekitar 18 juta pelanggan dinilai telah memanfaatkan subsidi yang bukan hak mereka. Akankah rencana itu disetujui DPR dan tidak menimbulkan riuh di masyarakat?