tirto.id - Hingga kini, tercatat masih ada 140 ribu rumah tangga di Provinsi Banten belum bisa menikmati aliran listrik. Ratusan ribu keluarga di delapan kabupaten dan kota di Banten itu belum tersentuh program listrik perdesaan atau Prolisdes yang sebenarnya sudah dimulai sejak 2003 lalu.
"Semuanya yang belum teraliri listrik itu ada sekitar 140 ribuan rumah tangga. Tahun ini kita hanya memprogramkan untuk 8 ribuan rumah tangga. Jadi masih butuh waktu beberapa tahun lagi untuk selesai," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Banten Eko Palmadi di Serang, pada Kamis (10/8/2017) seperti dikutip Antara.
Eko mengatakan program listrik perdesaan, yang anggarannya bersumber dari APBD Banten, sebenarnya sudah melakukan sambungan listrik bagi sekitar 250-an ribu rumah tangga. Namun, program itu masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk memperluas jangkauan jaringan listrik ke semua warga di Banten.
"Pertumbuhan penduduk dinamis, jadi bertambah terus. Sehingga masih ada sisa 140-an ribu," kata Eko.
Dia mengklaim, melalui Prolisdes, sebenarnya Provinsi Banten sudah mampu meningkatkan rasio elektifikasi hingga mencapai 95,20 persen atau melebihi rasio rata-rata nasional yang hanya 91 persen.
"Kita bisa saja menganggarkan untuk lebih dari 8 ribuan rumah tangga (tahun ini). Hanya saja infrastruktur pendukungnya masih kurang," kata Eko.
Program listrik pedesaaan tersebut diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu yang tercatat di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Prolisdes ini bersubsidi, jadi peruntukannya keluarga yang sudah tercatat di TNP2K dan menggunakan daya listrik 450 KWH,” kata Eko.
Ia mengatakan, pada 2017, semula pemerintah provinsi Banten menargetkan sebanyak 8 ribu keluarga akan menerima program listrik perdesaan dengan rata-rata nilai subsidi Rp1,3 juta untuk setiap rumah tangga. Namun, setelah diverifikasi jumlahnya keluarga sasaran berkurang jadi 7.045 keluarga.
"Setelah verifikasi ada warga yang pasang listrik sendiri, ada juga yang KTP-nya dipakai oleh orang lain untuk daftar di PLN. Sehingga kalau KTP-nya dipakai mendaftar ke PLN, maka tidak bisa mendaftar lagi," kata Eko.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
