Indeks Suap Hakim

Empat saksi dipanggil untuk tersangka kasus suap hakim Wahyu Widya Nurfitri.

MA sudah menyiapkan SK pemberhentian sementara Hakim Wahyu Widya dan Panitera Pengganti Tuti Atika yang kini sudah menjadi tersangka suap. Mereka akan otomatis dipecat bila terbukti bersalah di pengadilan.

Berdasar sejumlah laporan, KPK menduga Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri tidak hanya sekali menerima suap terkat dengan perkara yang dia tangani.

KPK menetapkan 4 tersangka kasus suap yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tangerang pada Senin kemarin.

Penegak hukum kerap terlibat korupsi karena mentalitas hakim yang lemah dan minimnya pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Warga dunia menciptakan istilah kreatif untuk praktik suap-menyuap. Ada beberapa kesamaan asal-usul, salah satunya, memakai analogi makanan/minuman kecil.

Upaya OC Kaligis mengajukan Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hukumannya dipangkas dari 10 tahun penjara menjadi tujuh tahun saja.

Sampai kapanpun, korupsi akan terus jadi musuh bersama yang harus diganyang keberadaannya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun mendesak Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali secara sukarela mundur dari posisinya. Desakan itu muncul usai KPK menangkap Ketua PT Manado, Hakim Sudiwardono karena terlibat kasus suap.

Penetapan Tarmizi sebagai tersangka korupsi oleh KPK menambah daftar panjang para penegak hukum yang menjadi pesakitan komisi antirasuah.

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, dituntut 12,5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Terdakwa Saipul Jamil hari ini, Rabu (26/4/2017) menjalani persidangan perdana atas kasus suap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ifa Sudewi senilai Rp 250 juta untuk meringankan vonis kasus pelecehan seksual yang menimpanya.

OC Kaligis menolak pemanggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di sidang Peninjauan Kembali (PK) vonis untuk dia dari Mahkamah Agung (MA), tapi majelis hakim persidangan itu tak menggubrisnya.

KPK akan memeriksa dua hakim mahkamah konstitusi untuk menelusuri lebih lanjut dugaan suap terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang menyeret nama Patrialis Akbar.

KPK mengaku memiliki bukti kuat sebelum menangkap Patrialis Akbar. Bukti itu adalah draft putusan MK No 129 yang ditemukan dari tangan Kamaludin.

Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).

Sepanjang 2016 telah ada sebanyak 23 hakim yang bermasalah. Beberapa hakim terlibat kasus dalam OTT KPK.

Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.