Masuk tirto.id
tirto.id - Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook terkait link pendaftaran pembukaan rekening bank otomatis dan gratis. Salah satu akun Facebook yang mengunggah poster dan narasi soal pembukaan rekening bank otomatis dan gratis bernama "info terupdate 2026" (arsip) pada 30 Oktober 2026.
Hingga Jumat (6/11/2026), unggahan tersebut telah disukai sebanyak 44 kali, mendapatkan 11 komentar, dan dibagikan sebanyak 2 kali.
Akun tersebut menyatakan, pemerintah mulai menjalani program pembukaan rekening bank untuk warga negara Indonesia (WNI) untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp3 juta.
"Pemerintah saat ini telah memulai program pembukaan rekening bank otomatis dan gratis untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menyalurkan Bantuan sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah). Segera Daftarkan Diri Anda Sekarang Juga, Jangan Sampai Ketinggalan!" tulis akun tersebut.
Sementara itu, unggahan tersebut turut menyertakan poster yang berisikan informasi soal program pembukaan rekening bank yang disertai sejumlah keuntungan. Beberapa di antaranya, pembukaan rekening bank dilakukan secara otomatis, tidak ada pungutan biaya, serta berlaku untuk WNI.
Dalam unggahan itu juga terdapat sebuah situs yang diarahkan untuk mendaftarkan diri dalam program itu, yakni daftarsekarang.statusinfo.my.id.
Lantas, benarkah klaim dari unggahan tersebut, bahwa tautan yang tertera di situ adalah link resmi untuk mendaftar pembukaan rekening bank otomatis dan gratis?
Hasil penelusuran
Tirto kemudian mengecek akun Facebook bernama "info terupdate 2026". Hasilnya, akun tersebut memiliki 45 pengikut dan 0 mengikuti per 6 November 2026.
Akun "info terupdate 2026" kerap membagikan informasi terkait program pemerintah bersifat bantuan sosial yang turut menyertakan sebuah situs, yakni daftarsekarang.statusinfo.my.id.
Saat diklik, situs itu otomatis mengarahkan tim Tirto ke sebuah situs lain yang menyatakan pendaftaran dilakukan untuk masuk ke sebuah grup Telegram.
Tertera sejumlah nama akun yang disebut berhasil mendaftarkan diri untuk masuk dalam grup Telegram tersebut. Dari penelusuran Tirto, diketahui akun Facebook "info terupdate 2026" tidak berkaitan dengan pemerintah, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia, maupun instansi lain yang bertugas mengurus program bantuan sosial (bansos).
Selanjutnya, Tirto juga melakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan informasi soal situs pendaftaran tersebut dengan cara memindai alamat situs di URLScan.io.
Hasilnya, diketahui bahwa situs web tersebut menghubungi empat alamat IP di dua negara yang mencakup dua domain untuk melakukan 12 transaksi HTTP.
Alamat IP utamanya adalah 188.114.96.3, yang berlokasi di Ascension Island, milik Cloudflare, Inc, Amerika Serikat. Dengan domain daftarsekarang.statusinfo.my.id, dibuat pada 9 September 2026, serta berlaku selama 3 bulan.
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa situs web itu tidak memiliki kaitan dengan pemerintah, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia, maupun instansi lain yang bertugas mengurus program bantuan sosial (bansos).
Sebagaimana dilaporkan Tirto, pemerintah memiliki sejumlah program bansos untuk masyarakat membutuhkan. Program terkait pembukaan rekening gratis pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi keuangan.
Dengan tujuan itu, ia menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) untuk mempersiapkan rekening masyarakat.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, BRI dan BSI akan menggunakan data masyarakat yang direkam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
Tidak langsung menggunakan data yang tersedia, data masyarakat yang ada di Dukcapil tersebut nantinya akan terlebih dulu dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI).
Artinya, pencocokan data identitas penduduk akan dilakukan dengan data atau sistem pembayaran yang dimiliki atau dikelola BI, sehingga satu orang dapat dikenali secara konsisten dalam ekosistem pembayaran.
"Pertama, untuk payment system-nya dan yang kedua untuk gateway system-nya," sambung Airlangga.
Dengan kepemilikan rekening bank berbasis data kependudukan ini, nantinya bantuan sosial (bansos) atau program pemerintah lainnya dapat disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, rekening masyarakat juga akan terhubung dengan sistem pembayaran QRIS.
Melalui pembuatan rekening ini pula, pemerintah berharap tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat terkerek naik.
Dalam kesempatan yang berbeda, seperti pada laporan Tirto, Airlangga mengungkapkan rekening koran akan secara langsung diberikan kepada masyarakat berusia 17 tahun. Pemberian rekening tersebut akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan KTP) oleh Dinas Dukcapil.
“Pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun, maka dia akan memperoleh KTP plus rekening, nomor rekening,” kata Airlangga dalam acara simposium ekonomi syariah, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).
Untuk mendorong tingkat inklusi keuangan, pemerintah menargetkan rekening tersebut dapat menjangkau sekitar 200 juta penduduk. Karenanya, pembukaan rekening akan memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan kemudian akan dipadankan dengan data sistem pembayaran yang terdapat di Bank Indonesia.
Meski begitu, mekanisme teknis dari kebijakan ini masih disiapkan oleh lembaga-lembaga terkait, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Dalam laporan Tirto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, menjelaskan program satu orang satu rekening masih dalam tahap pematangan. Kata Airlangga, realisasi program rekening gratis ditargetkan rampung akhir 2026.
“Yang rekening gratis masih dalam pematangan, dalam dua bulan ini akan direalisasikan,” ucap Airlangga, dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan pernyataan di atas, program satu orang satu rekening diestimasikan rampung pada Januari 2027. Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut, Airlangga mengatakan, program tersebut akan terealisasikan sebelum pergantian tahun.
“Tetap di 2026 ya,” jawab Airlangga singkat, saat ditanya kepastian realisasi program rekening gratis.
Airlangga menargetkan, program rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu dapat menyasar 25,16 juta penduduk dewasa. Ini dimaksudkan untuk memperluas akses inklusi keuangan masyarakat serta kepemilikan rekening.
"Pembukaan rekening baru dengan saldo awal Rp50 ribu ini targetnya 25,16 juta penduduk dewasa," terang Airlangga.
Kesimpulan
Hasil penelusuran menunjukkan, klaim adanya tautan untuk mendaftar pembukaan rekening gratis guna menyalurkan bansos senilai Rp3 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
Hingga saat ini pemerintah belum mengungkapkan skema penyaluran rekening gratis untuk masyarakat. Pemerintah juga belum menyampaikan berapa jumlah dan siapa saja masyarakat yang akan menerima rekening gratis tersebut.
Sebagaimana dilaporkan oleh Tirto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, menjelaskan program satu orang satu rekening masih dalam tahap pematangan. Kata Airlangga, realisasi program rekening gratis ditargetkan rampung akhir 2026.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id
Editor: Tim Riset Tirto
