Indeks Suap Hakim

Ari Bakri juga menjatuhi hukuman penggantian kerugian negara sebesar Rp16,25 miliar dengan subsider kurungan selama 6 tahun.

Majelis Hakim berharap para pemilik perusahaan tersebut dapat diusut oleh jaksa demi kejelasan kasus suap vonis lepas perkara korporasi minyak goreng.

Marcella Santoso juga didenda Rp600 juta dengan subsider kurungan 150 hari apabila tak mampu dibayar hingga 100 hari, sejak putusan inkrah.

Selain memperberat hukuman penjara, Djuyamto juga harus tetap membayar denda senilai dan uang pengganti.

Djuyamto menyebut Arif tidak melayangkan perintah perkara korporasi CPO harus diputus onslag atau lepas.

Wahyu juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Arif juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Djuyamto dkk menyampaikan akan berpikir matang terlebih dahulu sebelum memutuskan mengajukan banding atau tidak.

Djuyamto dkk telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi korupsi menerima suap.

Eksekusi Zarof Ricar setelah Kejagung menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

MA memperkuat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya memperberat hukuman Zarof Ricar.

Hakim Agam meminta majelis hakim memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa.

JPU menuntut Arif Nuryanta dengan pidana 15 tahun penjara dalam kasus vonis lepas ekspor minyak goreng CPO.

JPU meyakini Arif Nuryanta terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap secara bersama majelis hakim yang memutuskan vonis lepas korupsi ekspor CPO.

Uang itu diduga diberikan untuk memengaruhi putusan majelis hakim dalam perkara CPO.

Djuyamto dan empat terdakwa lainnya dijadwalkan menghadapi sidang tuntutan dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara migor pekan depan.

Rudi Suparmono mengatakan dirinya tak mengenal asal usul Agusrin Maryono yang menawarkan uang sebesar USD 1 juta untuk membantu perkara minyak goreng.

Eks Ketua PN Jakpus Rudi Suparmono mengakui dirinya memang tidak melaporkan adanya tawaran suap perkara migor.

MA menyatakan pengangkatan Itong sebagai ASN lalu dipecat mengacu pada Pasal 1 Angka 16 PP Manajemen PNS dan MA sudah menerbitkan surat pemecatannya.

KPK tidak menutup kemungkinan meminta keterangan Nikita Mirzani untuk mendalami laporan dugaan korupsi kepada penegak hukum yang disampaikan ke KPK.