Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani mengungkapkan catatannya mengenai kinerja Kemenkeu selama 2017 dalam ucapan tahun baru 2018 untuk bawahannya yang ia unggah di media sosial.

OJK mencatat sudah ada tiga Pemda yang siap menerbitkan obligasi daerah, yakni Pemprov Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Bappeda DKI menganggap kritik Sri Mulyani salah sasaran karena menggunakan data yang kurang tepat.

Besarnya dana abadi pendidikan diharapkan bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia hari ini dan di masa depan.

Menteri Ignasius Jonan menagih Menteri Sri Mulyani untuk pembayaran tagihan subsidi bagi Pertamina dan PLN lantaran tarif listrik dan BBM tahun mendatang tidak dinaikkan.

Penilaian Fitch Ratings terhadap Indonesia, menurut Sri Mulyani, menjadi modal menghadapi dampak reformasi pajak AS. Tapi, hal itu hanya untuk jangka pendek saja.

Sri Mulyani menilai kualitas pemimpin daerah berpengaruh terhadap tata kelola urbanisasi. Ia berharap masyarakat dapat memilih pemimpin yang paham urbanisasi.

Pertumbuhan urbanisasi di Indonesia mencapai 4,1 persen. Menurut Sri Mulyani pertumbuhan ini bisa menjadi modal bagi Indonesia jika tata kelolanya baik.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur Indonesia terus membesar meski alokasi belanja APBN untuk bidang ini sudah ditambah pada 2018.

Perekonomian global pada 2018, menurut Sri Mulyani, dibayangi risiko kebijakan ekonomi baru di AS dan Cina, kelanjutan efek Brexit dan krisis politik di Korea Utara serta Timur Tengah.

Sebelum dilakukan pemotongan, BPJS Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi dengan pemda untuk menentukan besaran tunggakan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Bank Indonesia mengimbau masyarakat tidak gampang tergiur dengan investasi Bitcoin.

Sri Mulyani mengaku akan terus memantau perubahan kebijakan reformasi pajak global yang dilakukan oleh Donald Trump.

Anies Baswedan juga pernah ada dalam daftar Foreign Policy, tepatnya "Top 100 Public Intellectuals" tahun 2008.

Menkeu Sri Mulyani menilai, pengumpulan pajak dengan intimidasi hanya akan membuat ekonomi melemah. Lantaran itu, pemerintah berhati-hati.

Sri Mulyani memperjelas regulasi yang mengatur proses balik nama atas harta berupa tanah dan bangunan yang dibebaskan dari PPh

Hingga 14 November 2017, sebanyak 29 ribu wajib pajak tercatat telah mengajukan permohonan SKB PPh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim untuk membahas masa depan industri Fintech.

Sri Mulyani menyebut, BMN yang selama ini tidak digunakan dengan baik akan memberikan kerugian riil maupun materiil.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan isu penurunan daya beli masyarakat menjadi sorotan pemerintah. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sedang mengkaji akar kemunculan persepsi itu.