tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghimbau para investor agar mengalokasikan dananya dalam instrumen pembangunan infrastruktur selama tahun 2018.
"Kami ajak anda semua untuk kembangkan instrumen-instrumen untuk infrastruktur yang jangka panjang dan sustainable (berkelanjutan)," ujar Sri di kantor Kemenkeu Jakarta pada Senin (18/12/2017).
Dia menjelaskan biaya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu porsi belanja terbesar di postur APBN 2018. Menurut dia, fokus pemerintah pada 2018 tetap akan mengakselerasi belanja negara untuk investasi di berbagai macam pembangunan infrastruktur.
Sri Mulyani mengingatkan kebutuhan investasi di bidang infrastruktur akan semakin membesar karena perbaikan sarana di suatu wilayah biasa meningkatkan aktivitas ekonomi dengan cepat. "Dengan berbagai macam ruas investasi di infrastruktur yang sudah selesai, maka kegiatan ekonomi masyarakat sudah bisa terfasilitasi. Sementara muncul pembangunan infrastruktur lainnya," kata dia.
APBN 2018 mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun atau lebih besar dari tahun 2017 yang hanya Rp388,3 triliun.
Sri menyebutkan selain adanya anggaran yang ditambah, pembangunan dapat semakin berkualitas dengan inflasi yang tetap stabil terkendali di kisaran 3 persen dan suku bunga yang stabil 4,25 persen.
"Lembaga keuangan bank, semuanya sangat kondusif. Credit growth belum setinggi yang diharapkan, namun sudah mulai pick up," kata dia.
Sementara untuk mendorong investasi, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus melakukan reformasi untuk memperbaiki iklim bisnis melalui reformasi birokrasi dan simplifikasi aturan.
"Jadi itu fokus presiden, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Kami harap dengan reformasi yang terus dilakukan akan membuat Indonesia jadi dikenal sebagai negara dengan policy yang pro pada investasi dan kepentingan kualitas masyarakat," kata dia. "Itu arah yang kami mau lakukan (sejak) di 2017. Kami harap momentum positif ini terjaga."
Sri juga menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan dalam memberikan informasi dan memperjelas arah kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan di 2018 akan makin memperbaiki sistem informasi dan data yang akan dipublikasikan mulai Januari dengan suatu format yang lebih terkonsolidasi antarunit atau antardivisi.
"Selama ini, para pengamat, investor, ekonom, kalau lihat di Kementerian Keuangan, masing-masing Direktorat Jenderal mengeluarkan statistik sendiri. Sekarang kami coba buat satu penerbitan yang lebih terkoordinasi dan terkonsolidasi. Sehingga data tidak terfragmentasi ke luar. Tujuan agar memberi kejelasan, baik dari sisi substansi informasi, data, dan arah kebijakan," ujar dia.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
