tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai urbanisasi berpotensi mendorong Indonesia jadi negara yang lebih maju. Sri Mulyani lantas mengindikasikan kalau Indonesia sebenarnya memiliki modal untuk mengelola urbanisasi dengan baik sehingga mampu menciptakan kota-kota yang lebih berkelanjutan.
Berdasarkan data yang disampaikannya, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini adalah sebesar 4,1 persen. Angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan urbanisasi di Tiongkok yang sebesar 3,8 persen dan India 3,1 persen.
“Indonesia sendiri mengharapkan ada 68 persen penduduk dari populasi yang akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2025. Itu kurang dari 8 tahun dari sekarang,” kata Sri Mulyani saat membuka Seminar “Managing Urbanization for Sustainable Cities” di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Selasa (19/12/2017).
Sayangnya, angka pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi itu tidak diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadahi. Sri Mulyani menilai perkotaan di Indonesia malah terbebani dengan pembangunan infrastruktur yang tertinggal, kemacetan parah, serta rendahnya kualitas alat transportasi.
Selain itu, Sri Mulyani turut mengungkapkan bahwa pemerintah perlu memikirkan cara mengurangi ketimpangan yang terjadi antara Pulau Jawa dengan daerah-daerah lain di luar Jawa. Sampai saat ini, kontribusi terbesar ke Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 60 persen memang datang dari Pulau Jawa.
“Pulau lain memiliki potensi besar, namun belum dibangun seperti Jawa. Ketidakseimbangan itu berpotensi membatasi urbanisasi, padahal urbanisasi bisa memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” ungkap Sri Mulyani.
Pemerintah sendiri rupanya sedang gencar mendorong terjadinya urbanisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi.
Sri Mulyani menyatakan urbanisasi yang semrawut dan tidak terencana hanya akan membuat perkotaan jadi kumuh serta aktivitas masyarakat yang tidak produktif. “Jika urbanisasi diatur dengan baik, maka akan membawa keuntungan secara ekonomi, sosial, dan budaya,” ucap Menkeu.
Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani turut menyoroti kerja sama yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Sri Mulyani, pengelolaan transfer dana daerah untuk belanja produktif dapat mengatasi masalah yang biasa timbul akibat urbanisasi, seperti krisis perumahan, air bersih, lingkungan hidup, transportasi, hingga kejahatan.
“Butuh kapasitas secara teknis dan keuangan dari pemerintah daerah untuk memenuhi mandat dalam memberi pelayanan publik bagi rakyat. Selain itu, penting juga mereformasi kebijakan untuk membuat iklim jadi lebih baik bagi sektor swasta dalam menanamkan investasinya,” jelas Sri Mulyani.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Agung DH
