Sri Mulyani: Pilih Pemimpin Daerah yang Bisa Kelola Urbanisasi

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan agar pemimpin daerah lebih memperhatikan fenomena urbanisasi. Adapun pemerintah pusat saat ini memang sedang berupaya memperbaiki kualitas tata kelola urbanisasi sehingga dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi.

Sri Mulyani sendiri menyatakan pengelolaan urbanisasi yang baik dapat membuat masyarakat yang melakukan urbanisasi berkontribusi secara positif bagi pertumbuhan ekonomi.

“Kalau tidak didesain secara baik, maka urbanisasi tidak menjadi inklusif. Namun malah bisa menimbulkan eksklusif kota, yaitu kota yang hanya baik untuk orang kaya. Yang tidak kaya, mereka dapat pelayanan yang lebih buruk,” kata Sri Mulyani di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Selasa (19/12/2017).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menginginkan agar masyarakat yang melakukan urbanisasi dapat memperoleh kesejahteraan lewat kesempatan yang sama. Menkeu pun berpendapat kalau di negara-negara lain, urbanisasi cenderung identik dengan mencari kesempatan agar lebih produktif.

Oleh karena itu, Sri Mulyani turut menegaskan pentingnya pengelolaan tata kota. Dengan demikian, infrastruktur yang memadahi di kota dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memutuskan berpindah dari desa ke kota.

Sri Mulyani pun lantas menyoroti besarnya pengaruh dari sosok pemimpin daerah terhadap kualitas urbanisasi. “Apalagi tahun depan ada Pilkada di 171 daerah, tentu ini salah satu tema bagi calon pimpinan daerah untuk bisa disampaikan kepada masyarakatnya,” ucap Sri Mulyani.

“Pilih pemimpin yang baik, yang memiliki kepemimpinan. Kita sudah lihat di beberapa tempat, ada walikota dan bupati yang bisa mengubah kotanya jadi sangat berbeda,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai kaitan dari tingginya angka urbanisasi terhadap ketimpangan, Sri Mulyani tidak menjelaskannya secara gamblang. Sri Mulyani hanya mengklaim kalau urbanisasi adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk menaikkan statusnya dari yang tadinya berpendapatan rendah menjadi berpendapatan tinggi.

Kendati demikian, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk bisa mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan. Salah satunya lewat pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang lebih baik dan transparan.

“Contohnya dana desa dialokasikan lebih banyak untuk desa yang lebih banyak orang miskinnya, atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang kita transfer ke daerah adalah untuk memperbaiki daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan fisiknya,” jelas Menkeu.

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai perlu adanya upaya untuk menjaga iklim investasi di daerah sehingga dapat mendorong masyarakat jadi lebih produktif.