tirto.id - Setiap musim dingin tiba, majalah kenamaan Foreign Policy menurunkan deretan nama tokoh dunia dengan pemikiran yang berkaitan dengan sebuah isu khusus. Daftar tokoh itu dimasukkan dalam “Top 100 Global Thinkers.”
Dalam daftar tahun 2017 ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk dan menjadi satu-satunya tokoh Indonesia yang berada dalam daftar tersebut. "Ahok berani menghadapi fundamentalisme di Indonesia yang menggentarkan," begitulah kira-kira alasan FP memasukkan nama bekas Gubernur DKI Jakarta itu.
Bagaimana Foreign Policy merekam Ahok?
Benjamin Soloway mengawali ulasan tentang Ahok dengan memberi gambaran tentang Ahok yang merupakan minoritas ganda (turunan Tionghoa dan beragama Kristen Protestan), juga tajam dalam bertutur kata, dan menjadi pemimpin di negara yang mayoritas penduduknya Muslim.
Soloway menuturkan, latar belakang Ahok awalnya tak menjadi masalah. Namun, lanjutnya, hal itu berbenturan dengan kelompok-kelompok Islam garis keras yang menguat. Soloway sedikit keliru menyatakan itu terjadi pada 2017, sebab semua demonstrasi besar menentang Ahok terjadi pada 2016. Ia kemudian mencatat bahwa Ahok tergelincir setelah ucapan keliru di masa kampanye, dicokok dengan pasal penodaan agama, kalah pilkada, lalu masuk penjara.
Ahok disebut mulai menarik perhatian publik saat menjadi wakil dari Joko Widodo. Jokowi dan Ahok, oleh Soloway, disebut sebagai "dinamika komplementer" atau saling melengkapi. Ahok yang ceplas ceplos dan punya kecermatan teknokratis dianggap mengimbangi Jokowi yang populis.
Ketika menjadi gubernur setelah Jokowi menjadi presiden, Ahok menggunakan jabatannya untuk memerangi korupsi, meluaskan akses publik terhadap kesehatan, mengeruk kanal-kanal, dan memperbaiki sistem transportasi. Tentu saja semuanya membuat Ahok meraih tingkat dukungan tinggi.
Namun, lanjut Soloway, semua itu tak hanya mendatangkan dukungan tetapi sekaligus perlawanan terutama dari warga yang digusur untuk proyek pembangunan dan nelayan yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Titik baliknya adalah ucapan Ahok pada bulan September 2016 .
Baca juga:Kronologi Turun-Naiknya Elektabilitas Ahok
Latar belakang Ahok mulai menjadi masalah. Isu minoritas dan diskriminasi pun mencuat. Demo besar-besaran dilakukan kelompok FPI dan lainnya menuntut Ahok untuk dihukum bahkan dieksekusi.
Tulisan itu kemudian mengutip perkataan Andreas Harsono dari Human Rights Watch yang menyampaikan, “pemenjaraan Ahok dianggap sebagai seruan nyaring bagi rakyat Indonesia. Ada masalah serius soal kebebasan beragama dan diskriminasi terhadap kaum minoritas di Tanah Air.
Seperti telah disebut di muka, Ahok masuk daftar pemikir dunia karena dianggap berani menghadapi gelombang fundamentalisme di Indonesia. Tahun ini, Foreign Policy memang masih melanjutkan soal populisme yang dimulai sejak edisi tahun lalu. Selain isu populisme, ada soal rudal Korea Utara serta bencana kelaparan.
Ahok bersanding dengan sejumlah tokoh dunia dari beragam latar belakang. Misalnya Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dipilih karena dianggao berhasil menarik Eropa dari jurang populisme, produser film asal Afghanistan Roya Sadat yang membawa cerita perempuan Afghanistan ke layar lebar, hingga Stephen Kevin Bannon, pebisnis yang pernah menjadi penasihat senior Presiden Donald Trump dan salah satu pencetus kebijakan “America First.”
Bagaimana Foreign Policy menentukan tokoh pada daftar Global Thinkers?
Tokoh yang masuk daftar mesti memiliki kontribusi menonjol pada tahun sebelumnya. Juga kemampuan dalam menerjemahkan gagasan ke dalam bentuk tindakan yang dapat mengubah atau membentuk dunia. Isu-isu yang diangkat oleh tokoh-tokoh inilah yang kemudian menjadi tema utama laporan Global Thinkers setiap tahunnya.
Tokoh Indonesia Lain dalam Daftar Foreign Policy
Sebelum ada Top 100 The Leading Global Thinkers, pada 2005 ada yang namanya 2005 Prospect/FP Top 100 Public Intellectuals Poll hasil kerja sama majalah Foreign Policy dan Prospect. Pada 2008, ada Top 100 Public Intellectuals yang juga hasil kolaborasi dengan majalah Prospect.
Baca juga: Yang Tidak Dikatakan Anies Baswedan di Markas FPI
Dalam daftar di atas, tercatat nama Anies Baswedan hadir mewakili Indonesia. Saat itu, ia tercatat sebagai rektor Universitas Paramadina Jakarta dan analis politik. Alasan utama Anies dipilih adalah karena ia memainkan peran utama dalam gerakan mahasiswa saat penggulingan Soeharto.
Saat memilih intelektual publik, tak ada tema khusus seperti saat ini. Pihak Foreign Policy menentukan kandidat intelektual kemudian dilakukan voting yang diikuti oleh 500.000 pemilih. Berdasarkan hasil voting, Anies Baswedan menempati urutan ke-60 sebagai tokoh intelektual dunia.
Nama Anies Baswedan saat disejajarkan dengan nama-nama top dunia seperti Paus Benediktus XVI (pemimpin agama), Al Gore (politisi/aktivis lingkungan, AS), ada juga Jurgen Habermas (filosof, Jerman),
Pada 2009 hingga 2012, penghargaan bagi para intelektual dan pemikir dunia ini dinamai “The FP Top 100 Global Thinkers.” Pada 2012, nama Sri Mulyani muncul di urutan 72 dalam daftar tersebut.
Saat itu, perempuan kelahiran Bandar Lampung tahun 1962 tersebut sedang menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia. Foreign Policy memilih Sri Mulyani karena ia dianggap sebagai sosok yang membuat Indonesia keluar dari krisis global 2008.
Baca juga:Sri Mulyani (Akhirnya) Pulang Lagi
Ulasan FP menyebut resep Sri Mulyani sederhana, yakni pemangkasan fiskal yang masuk akal dan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun menginjak 6 persen, saat pertumbuhan sejumlah negara justru negatif.
Meski laporan Foreign Policy tak mencantumkan tema khusus terkait pemilihan isu dari tokoh global, pada 2012 seakan-akan menjadi tahun yang spesial bagi perempuan. Selain Sri Mulyani, di urutan pertama ditempati Aung Sang Suu Kyi, selain Hillary Clinton, Melinda Gates, Malala Yousafzai, serta Angela Merkel.
Ada pula Ahlem Belhadj dari Tunisia yang memperjuangkan gagasan agar perempuan memiliki suara di dunia Arab, serta Rima Dali yang berjuang dengan gagasan revolusi damai di Suriah dan lainnya.
Kembali ke tokoh Global Thinker Indonesia. Setelah Sri Mulyani, pada 2013, Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta juga berada dalam daftar The Leading Global Thinkers of 2013, menempati urutan 39.
Majalah yang sudah ada sejak 1970 ini memilih Jokowi karena kesederhanaannya. Jokowi dianggap tak seperti politikus Indonesia pada umumnya yang memiliki banyak uang serta berasal dari dinasti politik. Jokowi disebut lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan dan blusukan. Proyek publik terbesarnya yaitu mengeruk sungai untuk mencegah banjir.
Saat itu, Foreign Policy memprediksi jika Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014, ia akan sulit dikalahkan. Perkiraan majalah ini, tentu saja, terbukti pada 2014. Ahok lalu menggantikannya sebagai gubernur, dan yang terjadi selanjutnya kurang-lebih seperti dipaparkan oleh Benjamin Soloway tentang Basuki Tjahaja Purnama sebagai salah satu dari "Top 100 Global Thinkers" 2017.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Maulida Sri Handayani
