tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pusat menunjukkan perbaikan kualitas pada APBN 2017. Hal itu tercermin dari realisasi belanja pemerintah pusat pada 2017 yang mencapai sebesar Rp1.259,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2016 sebesar Rp1.154 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Rp1.259,6 triliun itu terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga yang telah mencapai Rp759,6 triliun atau sebesar 95,1 persen dari APBNP 2017 sebesar Rp798,6 triliun. Sementara belanja non-kementerian/lembaga, mencapai sebesar Rp500 triliun atau 88 persen dari APBNP 2017 sebesar Rp568,4 triliun.
Pada 2016, serapan anggaran belanja oleh kementerian/lembaga baru sebesar 89,1 persen dari APBNP Rp767,8 triliun dan serapan anggaran non-kementerian/lembaga sebesar 87,2 persen dari APBNP Rp469,8 triliun.
“Kualitas belanja pemerintah pusat pada 2017 meningkat, dengan penyerapan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan yang cukup tinggi didukung pertumbuhan belanja modal dan bantuan sosial,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Belanja modal 2017 tercatat mencapai 92,8 persen dari APBNP Rp224,7 triliun, yaitu sebesar Rp208,4 triliun. Dibandingkan pada 2016, belanja modal baru mencapai 82 persen dari APBNP Rp206,6 triliun, yaitu sebesar Rp169,5 triliun.
“Penyerapan belanja modal 2017 tumbuh tinggi 23 persen, hal ini menegaskan dorongan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan komitmen pembangunan infrastruktur,” terang Sri.
Kemudian dibandingkan dengan 2015, pencapaian belanja modal baru sebesar 85,2 persen dari APBNP atau sebesar Rp215,4 triliun. Sementara itu, serapan pada 2014 mencapai 91,6 persen dari APBNP atau sebesar Rp147,3 triliun.
“Pada 2016 dan 2014 bahkan belanja modal mengalami pertumbuhan negatif. Pada 2016 pertumbuhan minus 21,3 persen dan pada 2014 minus 18,5 persen,” sebutnya.
Sementara itu, terkait belanja sosial 2017 juga menunjukkan angka yang positif dengan capaian 100 persen dari APBNP Rp54,6 triliun dan pertumbuhan 10 persen dari tahun sebelumnya. Menurut Sri Mulyani, itu berdampak sangat positif dalam pertumbuhan ekonomi dengan menjaga bantuan untuk kelompok masyarakat miskin atau terkena musibah.
“Bantuan sosial bertumbuh 10 persen mencerminkan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, termasuk dari bencana alam,” ucapnya.
Dibandingkan 3 tahun ke belakang, capaian belanja untuk bantuan sosial pada 2017 menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada 2016 capaian belanja bantuan sosial dapat melampaui 100 persen yaitu 100,4 persen, tapi realisasi nilai belanjanya lebih kecil dari 2017, yaitu sebesar Rp49,6 triliun. Pertumbuhannya pun minus 48,9 persen.
Pada 2015 juga terjadi pertumbuhan minus sebesar 0,8 persen dengan capaian realisasi Rp97,2 triliun atau 97,6 persen dari APBNP. Pada 2014, pertumbuhan positif dan capaian realisasi jauh lebih sebesar Rp97,9 triliun atau 104,9 persen dari APBNP dan pertumbuhan positif 6,3 persen. Artinya capaian pada 2017 menunjukkan kondisi perbaikan dari kondisi 2015 dan 2016.
Realisasi belanja pemerintah pusat Rp1.259,6 triliun atau 92,1 persen dari APBNP 2017 ini diikuti pencapaian pembangunan antara lain bidang infrastruktur, yang meliputi pembangunan jalan 794 km, pembangunan 3 bandara dan lanjutan 8 bandara, serta pembangunan rel kereta api 618,3 km spoor.
Sementara di bidang pendidikan, meliputi penyaluran Kartu Indonesia Pintar kepada 19,8 juta siswa, penyaluran bantuan operasional sekolah kepada 8 juta siswa, dan penyaluran bidik misi 364,4 ribu mahasiswa. Bidang kesehatan dan perlindungn sosial meliputi penyaluran Kartu Indonesia Sehat kepada 92,1 juta jiwa dan penyaluran program keluarga harapan kepada 6 juta keluarga penerima manfaat.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
