Indeks Sri Mulyani

Pemerintah sudah menyetujui opsi kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai iuran BPJS perlu dinaikkan untuk menutup defisit lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka ArtJog 2019 dan mengakui menikmati karya seni menjadi hiburan tersendiri, tidak hanya melihat angka dan APBN.

Andin Hadiyanto sebelumnya dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional setelah berkarir sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia.

Posisi utang pemerintah memang meningkat, namun rasio utang terhadap PDB tetap dapat dikendalikan dalam batas aman.

Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2019 akan menembus angka Rp310,81 triliun. Menurut Sri Mulyani, penerimaan negara pada tahun ini diprediksi lebih rendah dari target. 

Belanja negara yang sudah digelontorkan tercatat mencapai Rp1.034,5 triliun atau 42 persen dari target tahun 2019.

Kementerian/lembaga dengan penyerapan tertinggi adalah Kemensos dan Kemenkes untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia tak begitu terdampak perang dagang Amerika-Cina. Sebab, RI tidak menjadi bagian dari arus supply-chain perdagangan dunia.

Untuk meningkatkan tax ratio, pemerintah akan terus melakukan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PP ini memberikan insentif pajak ini berupa pengurangan netto sebesar 60 persen hingga pengurangan penghasilan bruto maksimal 300 persen kepada industri.

Asosiasi e-Commerce Indonesia (IDEA) berencana menemui Kemenkeu untuk meminta penjelasan soal pembentukan dua direktorat baru di Ditjen Pajak. 

Sri Mulyani mengatakan,  pembentukan dua direktorat baru itu diperlukan karena harus ada tim khusus yang menangani sistem informasi.

Sri Mulyani angkat bicara soal dugaan penghindaran pajak PT Adaro Energy.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu melihat keuangan negara untuk menaikkan gaji pokok TNI pada tahun 2020

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui asumsi makro RAPBN 2020 yang dibahas dalam rapat di Badan Anggaran hari ini, Senin (8/7/2019).

Pemerintah memberlakukan sanksi denda sebesar 0,5 persen bagi eksportir yang tidak bisa membawa pulang devisa hasil Sumber Daya Alamnya (DHE SDA) ke dalam negeri.

Kemenkeu menilai Pertukaran Data Beneficial Ownership sebagai pesan pemerintah kepada pelaku ekonomi di Indonesia agar menjadikan semuanya legal dan transparan.

Pencairan sudah mencapai 99,9 persen dari total anggaran yang digelontorkan dalam APBN sebesar Rp20 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2019 diprediksi berkisar 5,02-5,013 persen meleset dari target APBN sebesar 5,2 persen.

Penelitian dilakukan pada dua media sosial yakni Twitter dan Instagram. Dari data di Instagram per 18 Juni 2019, Susi dengan akunnya @susipudjiastuti115 memiliki 2.332.564 pengikut, dan 288 unggahan.