Indeks Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN relatif masih baik hingga akhir Mei, hal itu berdasarkan angka PMI di atas 50 dan penerimaan negara sebesar 6,2 persen atau Rp728,5 triliun.

Pagu anggaran indikatif yang diusulkan Kemenkeu dalam RAPBN 2020 turun 1,6 persen dibandingkan alokasi pada tahun 2019. 

Menkeu Sri Mulyani akan memberikan insentif ke Pemda yang bisa menggenjot ekspor dan investasi.

Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu akan memanggil lagi akuntan pemeriksa laporan keuangan Garuda jika mereka terbukti melakukan kesalahan. 

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenkeu bahwa tugas sebagai pengelola keuangan negara tidak ringan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi tekanan eksternal kuartal II 2019 akan semakin berat dan bisa membuat sejumlah target Pemerintah dalam APBN 2019 meleset.

Pemerintah akan menerapkan jurus baru untuk menarik pajak Google, Faceebook, dan lain-lain dalam waktu dekat.

Kementerian Keuangan akan membuat sistem informasi terintegrasi agar dapat memantau piutang wajib pajak.

Sri Mulyani optimistis BI akan menurunkan suku bunga acuan dan melakukan penyesuaian pada kebijakan makroprudensial demi menjaga stabilitas perekonomian domestik. 

Sri Mulyani mengaku akan mengecek perkembangan pembayaran utang PT Minarak Lapindo kepada pemerintah.

“Menteri Keuangan itu kejam, tidak berperikemanusiaan, karena anggaran kita dipotong-potong terus," tukas Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing.

Menurut Sri Mulyani, gaji ke-13 untuk PNS seharusnya sudah cair jelang Lebaran 2019 lalu.

Sri Mulyani meminta perencanaan anggaran perjalanan dinas di semua kementerian/lembaga dibuat lebih efisien.  

Penerbitan SBN Ritel akan menjadi andalan utama pemerintah dalam menutup defisit APBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejumlah penyebab defisit BPJS Kesehatan yang mencatat posisi gagal bayar tahun 2018 mencapai Rp9,1 triliun.

Sri Mulyani mengklaim utang pemerintah masih aman meskipun peningkatan rasionya terhadap PDB menjadi catatan BPK. 

Dana THR yang dicairkan pemerintah untuk ASN dan pensiunan ASN mencapai total Rp20 triliun, sehingga diharapkan membuat pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5 persen kuartal II/2019.

THR PNS dan pensiunan 2019 telah disalurkan oleh 232 pemerintah daerah.

Sri Mulyani mengatakan, pelemahan rupiah bukan hanya disebabkan oleh aksi 22 Mei, tapi juga  karena kondisi ekonomi global yang kurang kondusif.

Peneliti fiskal CORE Yusuf Rendy menilai melambatnya penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPn) belum tentu disebabkan karena restitusi.