tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah bakal tetap mengandalkan utang dalam rangka pembiayaan defisit APBN pada 2020.
Sebab, pada tahun depan, pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekonomi global.
Sri Mulyani menyatakan hal itu saat memberikan tanggapan atas pandangan fraksi di DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2020 di Jakarta pada Selasa (11/6/2019).
Dia menjelaskan penarikan utang tersebut bakal diutamakan bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Ritel yang akan terus ditambah pada tahun depan.
Penerbitan SBN itu, kata Sri Mulyani, tetap akan difokuskan di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan upaya memperluas basis investor obligasi domestik dan pendalaman pasar obligasi pemerintah, serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas.
"Sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan," kata Sri Mulyani.
Dia berjanji pemerintah akan mengelola utang dengan prudent (hati-hati), transparan dan akuntabel sesuai aturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan utang yang baik seperti dianut secara global (international best practices).
"Defisit RAPBN tetap dijaga dalam batas aman dan tetap taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan landasan konstitusi kita," kata dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
