tirto.id - Suara sirine melengking di Terowongan Walini di Kawasan Perkebunan Desa Kanangasari, Kabupaten Bandung Barat, menandakan rampungnya terowongan yang telah dikerjakan selama 15 bulan ini. Senyum lebar pun terpampang di wajah Menteri BUMN Rini Soemarno.
Perempuan yang lahir di Amerika Serikat ini sumringah lantaran terowongan itu akhirnya dapat digunakan untuk jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Hari ini, kita [akhirnya] menembus Tunnel Walini," kata Rini sesaat sebelum membunyikan sirine pada 14 Mei 2019.
KA Cepat Jakarta-Bandung memang menjadi salah satu proyek prioritas Jokowi, sesuai dengan dokumen Keputusan Presiden (Kepres) No. 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kendati sempat diragukan, proyek kereta cepat yang merupakan kerja sama antara Indonesia dengan Cina ini pelan-pelan dapat terwujud. Dari 13 terowongan yang akan dibangun, Terowongan atau Tunnel Walini menjadi yang pertama selesai.
Selain Rini, Dirut PT Wijaya Karya Tbk. Tumiyana juga turut bergembira. Bagaimana tidak, Wijaya Karya adalah salah satu dari empat BUMN yang terlibat dalam mega proyek senilai 6,07 miliar dolar AS tersebut.
Berkah Bagi Emiten Konstruksi?
Proyek infrastruktur adalah salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam lima tahun terakhir, ia telah beberapa kali meresmikan bangunan infrastruktur baru, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.
Nilai investasi yang digelontorkan pemerintah untuk infrastruktur juga tergolong fantastis. Mengutip Bloomberg, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi sudah menghabiskan sekitar 350 miliar dolar AS untuk infrastruktur.
Arah kebijakan pemerintah yang fokus membangun infrastruktur ini tak pelak berimbas positif perusahaan konstruksi, khususnya BUMN Konstruksi atau Karya yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pendapatan Wijaya Karya, misalnya, melonjak drastis selama Jokowi memimpin. Pada 2018, pendapatan Wijaya Karya menembus Rp31,15 triliun, naik hampir tiga kali lipat dari pendapatan 2014 sebesar Rp12,46 triliun.
Lonjakan pendapatan ini kemudian mengerek laba bersih Wijaya Karya. Pada 2014, perusahaan pelat merah ini hanya meraup keuntungan sebesar Rp782 miliar. Angkanya naik dua kali lipat pada 2018, menjadi Rp2,07 triliun.
Kinerja yang melonjak drastis juga dialami PT Waskita Karya Tbk. Perusahaan ini mencatatkan kenaikan pendapatan lebih dari empat kali lipat, dari Rp10,28 triliun pada 2014 menjadi Rp48,78 triliun pada 2018. Waskita membukukan laba bersih sebesar Rp4,6 triliun pada 2018, naik delapan kali lipat dari laba bersih 2014 senilai Rp511 miliar.
Pertanyaannya, apakah prospek cerah ini masih akan terus berlanjut?
Hasil rekapitulasi suara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) lalu menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dalam perebutan kursi presiden. Jika tidak ada aral melintang dan Jokowi kembali terpilih lagi sebagai presiden periode 2019-2024, performa emiten konstruksi boleh jadi masih akan mentereng.
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengamini hal tersebut. Ia menilai prospek emiten konstruksi, utamanya BUMN, masih cerah karena Jokowi masih memiliki ambisi untuk terus meningkatkan investasinya di ranah infrastruktur.
"Saya dengar presiden akan selektif soal infrastruktur ini, mungkin tidak akan seagresif seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi, saya pikir kinerja emiten konstruksi masih akan bagus," kata Hans kepada Tirto.
Sedikit berbeda dengan pandangan Hans, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa Jokowi tampaknya masih akan agresif membangun infrastruktur. Pemerintah dikabarkan akan menggelontorkan dana hingga sekitar 412 miliar dolar AS untuk infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Angka ini malah naik 62 miliar dolar AS dari nilai belanja infrastruktur Jokowi pada masa pemerintahan saat ini.
Kucuran dana melimpah itu juga menjadi salah satu upaya Jokowi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Maklum, target pertumbuhan ekonomi 7 persen hingga saat ini belum terealisasi. Sebagai catatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi memang masih di kisaran 5 persen.
Rencananya, sebanyak 60 persen dari dana 412 miliar tersebut akan disiapkan untuk membangun proyek infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi seperti pelabuhan atau bandara.
"Satu-satunya cara agar Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi adalah dengan konektivitas," kata Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, masih dari Bloomberg.
Dengan kue sebesar itu, emiten konstruksi pelat merah sebagai garda terdepan dalam membangun infrastruktur di dalam negeri disinyalir akan meraup lebih banyak lagi pundi-pundi pendapatan, setidaknya dalam lima tahun ke depan.
Bahaya Utang
Meski prospek BUMN konstruksi masih cerah, toh risiko yang dihadapi mereka juga besar, yakni menggunungnya nilai utang. Untuk diketahui, dana membangun infrastruktur tidak datang dari kantong pemerintah saja, tapi juga dari BUMN dan swasta.
Selama periode 2014-2019, sebanyak 30 persen dari total nilai investasi infrastruktur senilai 350 miliar itu berasal dari BUMN. Sisanya, dipenuhi pemerintah dengan porsi 12 persen dan swasta sebesar 58 persen.
Imbasnya, pos utang dari laporan keuangan emiten konstruksi membengkak. Kondisi itu bisa dilihat dari rasio utang terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (Debt to EBITDA ratio) yang melonjak tinggi.
Paparan analisis S&P Global dalam laporan berjudul “Is Indonesia’s Infrastructure Buildout Weakening SOE Balance Sheets? Short Answer: Yes” (PDF) menyebutkan defisit antara arus kas yang masuk dan investasi yang keluar di 20 BUMN selama periode 2011-2017 kian melebar.
Kondisi tersebut membuat rasio utang terhadap EBITDA untuk 20 BUMN yang dianalis oleh S&P Global melonjak drastis menjadi 4,5 kali pada 2017 dari sebelumnya hanya sebesar 1 kali pada 2011.
Menariknya, dari 20 BUMN Indonesia yang dianalisis S&P Global itu, rasio utang terhadap EBITDA dari para BUMN konstruksi tercatat rata-rata tumbuh paling tinggi, atau menonjol ketimbang BUMN yang lain.
Sebagai catatan, rasio utang terhadap EBITDA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Apabila rasio meningkat menandakan utang perseroan naik lebih tinggi dari pertumbuhan EBITDA. Sebaliknya, rasio yang turun menandakan utang tumbuh lebih rendah ketimbang EBITDA.
"Utang yang membengkak memang berpotensi menggerus cash flow dan margin keuntungan. Ini tentu perlu diwaspadai. Tapi, saya pikir emiten kontruksi tetap prospektif, terutama dalam jangka panjang," jelas Hans.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
