tirto.id - “Kalaupun muncul persoalan, itu namanya problem growth, problem yang muncul karena banyak pekerjaan. Yang dikhawatirkan adalah kalau problem muncul, karena tidak ada pekerjaan.”
Begitulah komentar Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution kala menjawab kekhawatiran lembaga pemeringkat terhadap utang BUMN Konstruksi yang terus melonjak dalam lima tahun terakhir ini.
Presiden Jokowi memang gencar mengembangkan infrastruktur di berbagai daerah. Sebagian besar proyek infrastruktur itu dikerjakan BUMN dari berbagai sektor, mulai dari transportasi, energi, konstruksi dan lain sebagainya. BUMN ini umumnya mendapatkan penugasan dari pemerintah.
Untuk membiayai pengerjaan proyek, BUMN tentu harus mencari pendanaan, di antaranya adalah dengan berutang. Dalam bisnis, berutang merupakan hal yang umum dilakukan guna memenuhi kebutuhan operasi atau modal investasi, sekaligus meningkatkan pendapatan.
Sayang, gencarnya pendanaan membuat neraca keuangan BUMN malah "lampu kuning". Hal itu terlihat dari analisis S&P Global ihwal rasio utang terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau debt to EBITDA ratio pada 20 BUMN, yang tercatat naik menjadi 4,5 kali pada 2017 dari sebelumnya 1 kali pada 2011. Debt to EBITDA ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang.
Rasio utang terhadap EBITDA yang meningkat menandakan utang perseroan tumbuh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan EBITDA. Sebaliknya, rasio utang terhadap EBITDA yang turun menandakan utang tumbuh lebih rendah ketimbang EBITDA.
“Dari 20 BUMN yang dianalisis, sebanyak 16 BUMN tercatat rasio leverage-nya terus naik. Pada saat yang sama, rasio kecukupan arus kas melemah,” kata Xavier Jean, analis dari S&P Global dikutip dari paparannya (PDF).
Dalam paparannya berjudul “Is Indonesia’s Infrastructure Buildout Weakening SOE Balance Sheets? Short Answer: Yes” menyebutkan neraca keuangan BUMN sudah melemah sejak awal dekade, lantaran pertumbuhan investasi yang sangat cepat. Akibat pertumbuhan investasi tersebut, S&P Global mencatat nilai utang BUMN tumbuh dua kali lipat dalam enam tahun terakhir ini. Pada saat bersamaan, pertumbuhan arus kas BUMN justru melemah.
Yang menarik, dari 20 BUMN Indonesia yang dianalisis S&P Global, debt to EBITDA ratio para BUMN konstruksi tercatat rata-rata tumbuh paling tinggi, atau menonjol dari BUMN yang lain.
Bagaimana tren utang atau liabilitas masing-masing BUMN konstruksi?
Empat BUMN konstruksi yang dipantau S&P Global itu yakni PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), dan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).
Pada 2017, Adhi Karya mencetak pendapatan sebesar Rp15,15 triliun. Angka itu naik 55 persen dari 2013 sebesar Rp9,79 triliun. Pendapatan Adhi Karya sempat kendor pada 2014, tapi konsisten mencetak kenaikan pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan Adhi Karya mencapai 13 persen. Pada pos laba bersih komprehensif, Adhi Karya meraup Rp517 miliar sepanjang 2017, naik 26 persen dari 2013 sebesar Rp410 miliar. Meski pertumbuhan laba bersih Adhi Karya bergerak fluktuatif, rata-rata kenaikan tahunan laba bersih Adhi Karya mencapai 13 persen. Dengan kata lain, pergerakan pendapatan dan laba bersih perseroan memiliki pola yang sama.
Sayangnya, tren pertumbuhan utang Adhi Karya memiliki pola yang berbeda ketimbang pendapatan dan laba bersih. Utang Adhi Karya secara konsisten naik setiap tahunnya. Pada 2017, utang perseroan tercatat Rp53,91 triliun, naik 670 persen dari 2013 sebesar Rp6,74 triliun.
Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan utang tahunan Adhi Karya sebesar 30 persen. Besarnya utang membuat rasio utang terhadap EBITDA membesar. Pada 2017, rasio utang terhadap EBITDA Adhi Karya mencapai 5,22 kali, padahal pada 2013 hanya 2,13 kali.
“Keuangan kami masih sangat aman, dan akan lebih baik lagi ke depannya. Utang berbunga terhadap ekuitas kami juga masih rendah di 1,1 kali. Jauh di bawah covenant 2,75 kali,” kata Ki Syahgolang Permata, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya kepada Tirto.
Pada BUMN Wijaya Karya, utang perseroan tercatat Rp31,05 triliun pada 2017, atau naik 232 persen dari posisi utang pada 2013 senilai Rp9,36 triliun. Dalam 5 tahun terakhir itu, rata-rata utang tahunan Wijaya Karya sebesar 36 persen.
Kenaikan utang pada Wijaya Karya juga tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan dan laba bersih. Pada 2017, Wijaya Karya merealisasikan pendapatan sebesar Rp26,17 triliun, atau naik 120 persen dari 2013 sebesar Rp11,88 triliun.
Dalam 5 tahun terakhir tersebut, rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan Wijaya Karya sebesar 24 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan utang. Pola yang sama juga terjadi di laba bersih komprehensif.
Wijaya Karya meraup laba bersih sebesar Rp1,35 triliun sepanjang 2017. Angka ini naik 116 persen dari laba bersih 2013 senilai Rp624,37 miliar. Adapun, rata-rata pertumbuhan laba bersih tahunan Wijaya Karya sebesar 25 persen.
Pertumbuhan utang yang lebih cepat membuat tekanan terhadap neraca keuangan semakin besar. Ini juga terlihat dari debt to EBITDA ratio perseroan yang tercatat 3,26 kali pada 2017, pada 2013 masih 0,89 kali.
BUMN konstruksi lain seperti Waskita Karya, pada 2017, perseroan membukukan utang senilai Rp75,14 triliun. Angka itu naik 1.064 persen dari utang 2013 sebesar Rp6,45 triliun. Rata-rata pertumbuhan tahunan utang Waskita sebesar 87 persen.
Berbeda dengan Wijaya Karya, pertumbuhan utang Waskita justru lebih lambat ketimbang laba bersih komprehensifnya. Waskita meraup laba bersih Rp4,2 triliun pada 2017, naik 1.553 persen dari laba bersih 2013 sebesar Rp254,36 miliar.
Rata-rata pertumbuhan tahunan laba bersih Wijaya Karya juga lebih tinggi ketimbang utang, yakni mencapai 116 persen. Sayangnya, tren perkembangan debt to EBITDA ratio Waskita tetap tinggi, yakni 6,7 kali pada 2017 dari 2,6 kali pada 2013.
Sementara itu, BUMN PTPP mencetak pendapatan usaha sebesar Rp21,5 triliun sepanjang 2017, naik 85 persen dari 2013 sebesar Rp11,65 triliun. Dari pendapatan itu, PTPP meraup laba bersih sebesar Rp1,72 triliun naik 302 persen dari 2013 sebesar Rp428 miliar.
Pada saat bersamaan, PTPP membukukan utang senilai Rp27,53 triliun pada 2017, naik 164 persen dari 2013 sebesar Rp10,45 triliun. Imbasnya, debt to EBITDA ratio dari PTPP naik menjadi 3,47 kali pada 2017 dari 1,42 kali pada 2013.
“Meski liabilitas terus meningkat, rasio utang kami tetap jaga di level aman, sesuai dengan covenant kredit bank dan kriteria dari Pefindo,” tutur Sekretaris Perusahaan PTPP Nugroho Agung Sanyoto kepada Tirto.
Melihat tren kenaikan utang BUMN Konstruksi yang sangat tinggi, bisa dibilang wajar jika pemerintah mendapatkan peringatan dari S&P Global. Apalagi, kenaikan utang tersebut juga membuat debt to EBITDA ratio melonjak tinggi.
Bagi investor, rasio utang terhadap EBITDA memberikan informasi mengenai persoalan waktu yang dibutuhkan para BUMN melunasi utangnya. Namun, bagi lembaga pemeringkat kredit, rasio ini dipakai untuk menilai probabilitas gagal bayar utang perseroan.
Selain itu, peringatan juga memang dirasa perlu mengingat laju pertumbuhan utang dalam 1-2 tahun terakhir ini terbilang cepat, dan membuat neraca keuangan BUMN konstruksi berada di posisi rawan terhadap perubahan ekonomi.
“Ekonomi global belum menentu. Kalau tiba-tiba dolar menguat, rupiah melemah, dan suku bunga naik bagaimana? Utang perseroan yang berbunga bisa naik, dan menjadi masalah buat perseroan,” ujar Alfred Nainggolan, Kepala Riset Koneksi Kapital kepada Tirto.
Masih Ada Peluang
Catatan-catatan "lampu kuning" sebelumnya, tak berarti akan berakhir dengan tanda bahaya bagi keuangan BUMN. Dengan nilai liabilitas terus meningkat, tidak menutup kemungkinan rasio keuangan BUMN konstruksi ke depannya bisa lebih baik. Dengan catatan rampungnya sejumlah proyek yang dikerjakan BUMN mampu mendongkrak pendapatan dan laba.
Seperti diketahui, utang BUMN Konstruksi yang meningkat disebabkan banyaknya proyek yang dikerjakan. Dengan kata lain, utang mereka merupakan utang yang produktif, di mana akan menghasilkan pendapatan ke depannya. Umumnya, perbankan memberikan kredit kepada debitur maksimal 4 kali dari EBITDA-nya. Namun, standar itu tidaklah kaku, asalkan kredit yang diberikan benar-benar untuk ekspansi usaha, dan menghasilkan arus kas.
Ini juga menjawab mengapa rasio utang terhadap EBITDA pada BUMN konstruksi bisa di atas 4 kali. Hal ini dikarenakan perbankan meyakini risiko kredit yang dikucurkan kepada BUMN konstruksi masih aman.
“Perlakuannya mungkin akan berbeda apabila kredit dari bank tersebut digunakan untuk restrukturisasi utang atau melakukan pinjaman untuk membayar utang lama. Bank mungkin tidak berani,” jelas Alfred.
Di samping itu, pertumbuhan laba bersih tahunan masing-masing BUMN Konstruksi juga cukup positif. Waskita Karya menjadi BUMN dengan raihan laba bersih paling baik. Posisi kedua ditempati PTPP. Disusul, Wijaya Karya, dan Adhi Karya di posisi terakhir.
Jika melihat tren neraca keuangan BUMN Konstruksi, bisa dibilang rasio utang memang harus diwaspadai guna mengantisipasi segala kemungkinan. Namun jika dilihat dari sisi laba, peluang untung tumbuh lebih besar di masa depan sangat terbuka mengingat pemerintahan Jokowi masih berambisi membangun infrastruktur yang banyak melibatkan BUMN.
Penulis: Ringkang Gumiwang
Editor: Suhendra
