tirto.id -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif itu digelontorkan untuk memotivasi pemerintah daerah agar berlomba-lomba menarik pemodal.
Nantinya, insentif akan masuk dalam pos Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bagian dari Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita akan pikirkan dalam kriteria untuk mendapatkan insentif daerah. Jadi nanti dalam desain DID-nya tahun depan, kita akan modifikasi ke situ," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).
DID merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah pusat kepada Pemda yang memiliki kinerja baik, terutama dalam hal kesehatan fiskal, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelayanan publik.
Mulai tahun depan, pertumbuhan investasi dan ekspor akan jadi salah satu kriteria baru untuk membuktikan bahwa pemda benar-benar melakukan pelayanan publik yang baik.
"DID itu selama ini kan dikaitkan indikator seperti tata kelola, status audit laporan keuangan daerah, dan beberapa indikator pembangunan. Jadi nanti di dalam desain DID tahun depan, ini akan kami modifikasi," jelas Sri Mulyani.
Dengan insentif tersebut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berharap realisasi investasi di daerah bisa semakin bertumbuh.
Apalagi, sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2020, pemerintah berharap investasi tahun depan bisa tumbuh sebesar 7-7,4 persen.
Tujuannya, supaya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen-5,5 persen. Selain itu, insentif ini juga diharapkan bisa memperbaiki tata kelola dan perizinan investasi di daerah.
"Ini sejalan dengan usaha untuk membuat OSS (online singel submition), maka keselarasan pusat dan daerah dalam meningkatkan minat investasi itu bisa diakselerasi dengan memberikan insentif," tukasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
