Menuju konten utama

Jokowi: Investasi Berorientasi Ekspor, Jika Perlu Izin Menyusul

Untuk mengatasi defisit neraca dagang, Jokowi mewacanakan pemberian izin produk ekspor bisa menyusul.

Jokowi: Investasi Berorientasi Ekspor, Jika Perlu Izin Menyusul
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin rapat terbatas terkait penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Antara Foto/ Wahyu Putro A/nz.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kinerja perdagangan Indonesia yang mencatatkan rugi sepanjang 2018. Menurut dia, loyonya kinerja ekspor serta tingginya impor sudah tak bisa lagi ditoleransi.

Sebab, kata dia, hal itu tak hanya menyebabkan neraca perdagangan RI defisit, melainkan juga memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Jokowi meminta para menterinya bekerja keras dengan mengundang lebih banyak investasi berorientasi ekspor dan substitusi impor.

"Saya kemarin bilang ke menteri-menteri, kalau investasi kayak gitu, subtitusi impor dan berorientasi ekspor, kalau perlu enggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," ujar dia, saat membuka Musrenbang Nasional di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Menurut Jokowi, Indonesia harus menyelesaikan permasalahan tersebut agar bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain di dunia.

Jika hal itu tidak bisa diselesaikan, menurutnya, maka Indonesia akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Ancaman lain bila tak bisa menuntaskan persoalan, menurut Jokowi, Indonesia juga bisa gagal jadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 seperti yang banyak diramalkan para ekonom.

"Jadi harus ada kemauan kuat. Kalau kita tidak ingin terjebak pada middle income trap," tutur dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar sumbatan-sumbatan yang selama ini membuat investor ogah masuk ke Indonesia dihilangkan. "Jengkel saya. Enggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," imbuh dia.

Jokowi mengancam, tak akan segan-segan menutup kementerian dan lembaga yang tak bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah neraca dagang serta CAD tersebut.

"Lembaga-lembaga yang tidak diperlukan, tidak efisien, tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara, kalau perlu saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga," kata dia.

Baca juga artikel terkait NERACA DAGANG INDONESIA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali