tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilaksanakan di auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, kemarin sore (22/7/2019).
Andin Hadiyanto sebelumnya dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional setelah berkarir sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia, yang mewakili 11 negara ASEAN di Bank Dunia, Washington DC.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani berharap Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, selalu menjaga governance dalam menyalurkan belanja negara.
Dengan demikian, setiap rupiah uang negara dapat memberikan efek berganda kepada masyarakat. "Saya berharap sinergi antara DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan," ujarnya.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa APBN harus terus dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini.
Sampai dengan 30 Juni 2019, pendapatan negara tercapai Rp898,8 triliun atau 41,5 persen dari target. Sementara belanja yang sudah dikeluarkan oleh seluruh KPPN hingga akhir Juni adalah sebesar Rp1.034,5 triliun atau 42 persen dari target tahun 2019. Dibanding tahun sebelumnya, nilai belanja ini tumbuh sebesar 9,6 persen.
Berbagai tugas dan tanggung jawab, lanjut Sri Mulyani, juga telah menunggu untuk menjadi fokus Dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain.
Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). Selain melantik Dirjen Perbendaharaan, Menkeu juga melantik Mochamad Agus Rofiudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang memiliki tugas pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
