Indeks Sri Mulyani

Gejolak ekonomi dan politik internasional membuat fluktuasi harga minyak pada tahun depan semakin sulit diprediksi.

Dengan menaikkan tarif PPh Pasal 22, Sri Mulyani menargetkan impor di akhir 2018 bisa turun sebanyak 2 persen.

Sri Mulyani menyatakan penentuan asumsi nilai tukar rupiah pada RAPBN 2019 tidak mudah dilakukan sebab perekonomian global sedang bergejolak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengerem laju impor 900 komoditas konsumsi akan segera diterbitkan.

Sri Mulyani menyatakan target pertumbuhan pada tahun 2019 sudah realistis dan akan menjadi dasar kredibilitas angka perencanaan pada APBN.

Kemenkeu merilis aplikasi PPID untuk menyediakan informasi keuangan negara yang akurat dan disampaikan sesuai konteks.

“Ada beberapa pos yang ternyata mengalami penurunan, terutama terhadap tagihan-tagihan dari berbagai pusat kesehatan. Nanti kita lihat, tapi cukup signifikan,” kata Sri Mulyani.

“Kami tengah mengidentifikasi barang-barang konsumsi impor yang selama ini kena PPh Pasal 22. Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan Menteri Perdagangan,” kata Sri Mulyani

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyindir soal jumlah beban pembayaran utang pemerintah tidak kurang mencapai Rp400 triliun pada 2018, di luar batas kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar. Bagaimana duduk perkaranya?

Menkeu Sri Mulyani merespons dengan tegas sindiran Ketua MPR Zulkifli Hasan soal cicilan atau beban pokok dan bunga utang pemerintah yang membesar sejalan penambahan utang.

Dalam berkas administratif yang telah diserahkan ke KPU RI, nama Sri Mulyani tercantum sebagai Dewan Pengarah.

Sri Mulyani menyatakan pengelolaan utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiga menteri, Sekretaris Kabinet dan Kepala KSP menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Januari hingga Juli 2018 sebesar Rp4.253 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa, pemerintah akan terus menjaga utang negara agar tidak mengganggu fiskal, serta tetap berada di bawah kisaran 30 persen.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Pilpres dan Pemilu 2019.

“Daerah yang sudah memiliki anggaran berlebih untuk membayar tunjangan guru, maka daerah itu tidak akan diberikan lagi karena mereka sudah punya kelebihan anggarannya,” ujar Sri Mulyani.

Untuk menekan angka defisit transaksi berjalan, penggunaan bahan baku impor pada proyek-proyek pemerintah akan dievaluasi.

"Pertumbuhan [ekonomi] kita 5 persen, tapi tidak berhubungan dengan defisit transaksi berjalan yang tinggi seperti di Turki,” kata Sri Mulyani.

Hingga akhir Juli 2018, defisit APBN tercatat mencapai Rp151,3 triliun atau 1,02 persen dari PDB.