Realisasi Belanja Pemerintah Hanya 93,9 Persen dari APBN 2019

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi belanja negara selama tahun 2019 hanya mencapai Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari target APBN senilai Rp 2.461,1 triliun.

Realisasi ini jauh lebih rendah dari tahun 2018 yang mampu mencapai 99,7 persen dari target APBN senilai Rp2.220,7 triliun.

Realisasi belanja selama tahun 2019 juga mengalami perlambatan karena hanya tumbuh 4,4 persen padahal tahun 2018 sempat tumbuh 10,3 persen.

“Realisasi belanja Rp2.310,2 triliun. Ini 93,9 persen dari yang dianggarkan. Pertumbuhan belanja hanya 4,4 persen dari tahun lalu yang growth belanjanya bisa 10,3 persen,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (7/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja Kementerian Lembaga (K/L) mampu melampaui target APBN. Nilainya mencapai Rp 876,4 triliun dari target Rp 855,4 triliun. Kendati demikian, pertumbuhannya jauh melambat di angka 3,5 persen dari tahun sebelumnya padahal tahun 2018 sempat tumbuh 10,6 persen.

Sementara itu, belanja non K/L memiliki realisasi yang jauh lebih rendah di angka Rp622,6 triliun atau setara 79,9 persen dari target APBN senilai Rp778,9 triliun.

Perlambatannya pun juga besar dari semula tumbuh 21,7 persen di 2018 menjadi hanya tumbuh 2,3 persen di 2019.

Lalu belanja subsidi pemerintah juga tercatat berada di bawah target APBN.

Realisasinya hanya mencapai Rp201,8 triliun atau 90 persen dari total Rp 224,3 triliun. Pertumbuhannya pun minus 6,9 persen.

Di samping itu, pos belanja daerah atau transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi Rp 811,3 triliun setara 98,1 persen dari target Rp 826,8 triliun. Pertumbuhannya pun melejit dari hanya 2,1 persen di 2018 menjadi 7,1 persen di 2019.

Sri Mulyani mengatakan capaian belanja di tahun 2019 ini menjadi bukti kalau pemerintah tetap mempertahankan belanja kendati perekonomian global sedang tidak baik dan notabene memengaruhi penerimaan negara.

Sebab pada tahun 2019 Defisit APBN 2019 tercatat berada di kisaran Rp 353 triliun melebar karena penerimaan negara hanya mampu memenuhi Rp 1.957,2 triliun saja.

“Meski penerimaan mengalami tekanan, kami tidak melakukan pemotongan. Kami tetap mendorong kementerian/lembaga membelanjakan. Kami yakin ini untuk menjaga ekonomi dari pelemahan,” ucap Sri Mulyani.