tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN 2019 kepada DPR RI. Dalam laporan pemerintah, defisit APBN 2019 berada di angka Rp348,7 triliun lebih tinggi dari target Rp296 triliun atau setara 1,84 persen dari PDB.
Defisit ini lebih buruk dari realisasi APBN 2018 yang berkisar Rp269,4 triliun. Meski demikian defisit yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban ini lebih rendah dari prediksi Januari 2020 di kisaran Rp353 triliun.
“Defisit APBN direalisasikan untuk mendukung kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan countercyclical,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI dengan agenda RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019, Kamis (16/7/2020).
Defisit pada tahun 2019 ini disebabkan karena realisasi belanja negara mencapai Rp2.309,3 triliun atau setara 93,8 persen dari target APBN 2019. Belanja negara tercatat mengalami peningkatan 4,3 persen dari tahun 2018.
Belanja pemerintah tahun 2019 tercatat lebih besar dari pendapatan negara. Pendapatan selama tahun 2019 tercatat hanya Rpp1.960,6 triliun setara 90,6 persen dari target APBN. Pendapatan negara tercatat hanya naik 0,9 persen dari 2018 atau hanya Rp16,9 triliun.
Defisit anggaran tersebut selanjutnya ditutup dengan Pembiayaan (neto) sebesar Rp402,1 triliun. Nilai pembiayaan ini tercatat lebih besar dari perkiraan Sri Mulyani di Januari 2020 yang berkisar Rp399,5 triliun.
Rincian pembiayaan 2019 ini berasal dari sumber-sumber Pembiayaan Dalam Negeri (neto) sebesar Rp419,6 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar minus Rp17,5 triliun.
“Pemerintah berkomitmen dan konsisten melakukan pengelolaan defisit secara optimal, sehingga peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat
