tirto.id - Menteri BUMN Erick Thohir ingin perusahaan pelat merah tak lagi menerima duit negara. Dalam diskusi virtual Sabtu (13/6/2020) lalu, ia menargetkan rencana itu terealisasi “dua-tiga tahun ke depan.” “Alhamdulillah Presiden dan Bu Sri Mulyani mendukung,” katanya.
Tahun ini pemerintah masih menggelontorkan sekitar Rp52,27 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui BUMN. Seperti namanya, proyek ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi Indonesia setelah tiga bulan babak belur dihantam pandemi COVID-19. Harapannya akan terjadi efek trickle-down.
Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Hutama Karya sebesar Rp7,5 triliun untuk melanjutkan tol Sumatera; PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp6 triliun untuk penjaminan kredit UMKM, PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar untuk pengembangan pariwisata super prioritas. Totalnya Rp15,5 triliun.
Ada pula BUMN lain yang dapat kucuran dana, tetapi pemerintah menolak menyebutnya PMN. Misalnya dana talangan modal kerja untuk Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, Kereta Api Indonesia Rp3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, Krakatau Steel Rp3 triliun, dan Perumnas Rp0,65 triliun. Totalnya Rp19,65 triliun dan harus dikembalikan kepada pemerintah dalam periode tertentu.
Lalu ada juga dana subsidi bagi PLN Rp3,46 triliun sebanyak dua kali karena diskon tarif listrik 450 VA dan 900 VA berjalan enam bulan. Bulog juga memperoleh Rp10,5 triliun untuk keperluan bantuan sosial.
Di luar PEN ini pemerintah juga menggelontorkan Rp38,25 triliun untuk PLN dan Rp37,83 triliun untuk PT Pertamina untuk membayar piutang.
Erick, pengusaha pendiri Mahaka Group dan sempat pula mengakuisisi salah satu klub sepak bola di Italia, pernah pula menyinggung ini pada April lalu. Waktu itu ia menilai kucuran duit dari APBN malah membuat kerja BUMN jadi tidak maksimal. Sementara pada Februari lalu ia bilang tidak semestinya BUMN selalu “minta proteksi, dikasih uang, tapi ujung-ujungnya minta duit lagi.”
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan gagasan BUMN tak lagi bergantung pada APBN layak didukung. Tanpa jaminan negara, ia mengatakan BUMN akan terdorong untuk memaksimalkan performa dan ekspansi bisnis.
Selain itu, absennya alokasi anggaran untuk BUMN bakal membuat beban APBN lebih ringan. “APBN jadi lebih sehat,” ucap Abra kepada reporter Tirto, Senin (15/6/2020). Anggaran untuk BUMN menjadi salah satu dari beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah, dan jumlahnya tak bisa dibilang sedikit.
Dampak lain adalah minimnya moral hazard imbas tarik-ulur antara pemerintah dan DPR setiap akan mengesahkan tambahan modal bagi BUMN.
Namun di samping segala keuntungan itu, melepas BUMN sama sekali juga ada potensi ruginya. Salah satunya adalah mereka akan kesulitan mencari uang dari investor. Abra bilang selama ini investor melirik perusahaan pelat merah karena ada jaminan pemerintah. Tanpa jaminan, tingkat kepercayaan bisa langsung anjlok. “Selama ini investor percaya kalau BUMN gagal bayar utang, pemerintah jamin. Jadi dikasih [pendanaan] bukan karena performa.”
Sementara menurut pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto, tanpa dukungan APBN, BUMN akan berupaya semaksimal mungkin profesional dan menghasilkan lebih banyak keuntungan lantaran harus mempertahankan diri serta menyumbang dividen. Jika berhasil, jangka panjangnya penerimaan pajak dan dividen ikut terdongkrak.
“Bisa menjadi pemain besar. Tidak saja di domestik tapi di ASEAN atau mungkin lebih luas lagi,” kata Toto kepada reporter Tirto, Senin (15/6/2020).
Kendala
Selain untung rugi, yang patut diperhatikan pula adalah apakah rencana Erick tersebut memungkinkan direalisasikan. Abra Talattov mengatakan prosesnya tak bakal mudah. Ada beberapa kendala bila BUMN mau benar-benar mandiri, dan salah satunya justru datang dari pemerintah sendiri.
Pemerintah punya kebiasaan membebani BUMN proyek-proyek besar. “Kalau mau BUMN mandiri, harus sadar diri juga. Jangan dibebani. Kalau ada itu ya lagi-lagi kompensasi dan butuh PMN,” ucap Abra. Dalam kasus pembangunan tol Sumatera, pemerintah menunjuk BUMN agar defisit APBN tak bertambah. Padahal seharusnya biayanya masuk dalam belanja modal pemerintah pusat.
Masalah lain terkait fungsi BUMN itu sendiri. Ia bilang BUMN tidak selamanya hanya mengakumulasi modal. Ada pula BUMN yang didirikan dengan fungsi sosial tinggi atau public service obligation (PSO). BUMN seperti ini tidak bisa dilepaskan sama sekali dari dukungan duit negara.
Toto Pranoto juga menegaskan PSO memang akan selalu bertentangan dengan semangat profit oriented. Namun ia bilang perkara ini bisa diselesaikan dengan mencontoh induk BUMN Malaysia bernama Khazanah.
“BUMN yang banyak tugas PSO-nya dikeluarkan dari Khazanah, dikembalikan kepada kementerian teknis. Jadi bisa fokus pada BUMN yang profit oriented,” kata Toto.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
