tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang mengendap di rekening kas umum daerah.
Menurut Sri jumlahnya relatif besar, yakni sekitar Rp186 triliun di akhir November 2019.
“Mereka punya akun di bank yang belum kepakai kayaknya kalau kita lihat masih banyak hingga November masih ada Rp186 triliun rekening daerah bulan November 2019,” ucapnya dalam paparan di Gedung DPD RI, Selasa (14/1/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan bahwa posisi dana transfer daerah yang mengendap di November 2019 itu masih relatif menurun.
Di bulan-bulan sebelumnya ia mendapati angkanya menyentuh Rp200 triliun bahkan Rp220 triliun.
Padahal, uang negara itu seharusnya dioptimalisasikan untuk membangun daerahnya masing-masing alih-alih terparkir percuma.
“Pada bulan sebelum Oktober 2019 itu akunnya bisa di atas Rp200-220 triliun padahal kan, setiap rupiah kalau bisa dibelanjakan bisa meningkatkan kegiatan di daerah,” ucap Sri Mulyani.
Menariknya, pemerinta daerah yang mengendapkan uang itu justru berasal dari daerah penghasil sumber daya alam.
Mereka kerap meminta dana bagi hasil (DBH), tetapi usai ditransfer penggunaannya justru tak efektif.
Sri Mulyani bahkan menyebut kalau banyak daerah hanya memindahkan rekeningnya saja. Dengan demikian, pemerintah pusat tak mendapat dukungan yang berarti dari pemerintah daerah meski sudah diupayakan agar transfer dilakukan tepat waktu.
"Jadi, di satu sisi kami transfer rajin sampai sana pindah akun bank saja, enggak terpakai. Ini jadi pemikiran kita," tandasnya.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
