Indeks Dana Bagi Hasil

Rencana perubahan skema bagi hasil di sektor pertambangan dibahas dalam rapat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo di Istana Negara.

Utang sebesar Rp83,58 triliun ini terdiri dari kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp40,3 triliun.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi keluhkan pemotongan DBH Rp2,45 triliun dari pemerintah pusat di tengah tingginya beban pembiayaan yang harus ditanggung Pemprov.

JakPro akan memperluas jaringan dan membuka komunikasi dengan pihak swasta maupun investor global.

Pramono juga menyebut bahwa dirinya tidak akan mengeluh meskipun pemerintah pusat telah memutuskan akan memotong DBH bagi APBD Jakarta tahun depan.

Pemotongan DBH Jakarta menjadi yang terbesar di antara banyak daerah lainnya.

Pramono memastikan bahwa ada sejumlah komponen anggaran yang tidak akan dikurangi meskipun APBD Jakarta pada tahun depan terpangkas.

Burhanudin sebut sawit di Belitung Timur berkontribusi besar bagi APBN, tapi yang kembali ke daerah masih kecil.

Kekurangan pembayaran DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti akan dibayar setelah dilakukan audit oleh Kemenkeu.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dijadwalkan bertemu dengan beberapa kementerian membahas soal polemik Dana Bagi Hasil (DBH).

Protes Bupati Kepulauan Meranti soal dana bagi hasil daerah menjadi momentum untuk mencari mekanisme DBH yang ideal.

Mulyanto mendesak pemerintah segera mengevaluasi persentase bagi hasil atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Sri Mulyani menyatakan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2021 bakal mengalami kenaikan Rp16,32 triliun.

Dana bagi hasil DKI Jakarta yang dibayarkan mencakup tahun 2019 dan 2018.

Anies Baswedan meminta pencairan dana bagi hasil dipercepat oleh Pemerintah Pusat demi penanggulangan COVID-19, tapi realokasi anggaran di DKI dinilai belum optimal.

Sri Mulyani meminta Anies memanfaatkan lebih dulu sederet pos anggaran jumbo milik Pemprov yang ia yakini belum direalokasikan.

Pemerintah pusat kerap mengeluhkan banyaknya dana transfer daerah masih mengendap dan tak terserap. Mengapa hal ini terus berulang?

Rp186 Triliun dana bagi hasil terparkir percuma di rekening kas daerah di akhir 2019.