tirto.id -
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak menampik bahwa realisasi serapan anggaran kementeriannya masih terlalu rendah hingga akhir semester I tahun ini. Hal itu, menurut dia, tak lepas dari tahun politik yang berlangsung sejak akhir 2018.
"Karena tahun ini adalah tahun politik jadi agak sedikit, kemudian ada puasa, libur. Saya kira ini baru awal bulan keenam kami masih yakin prognosisnya masih bisa kami kejar karena ada deviasi empat persen dari rencana, baik fisik maupun keuangan dari rencana yang kami buat awal tahun," ucapnya usai rapat dengan Komisi V di DPR, Senayan, Rabu (12/6/2019).
Basuki mengatakan, pagu anggaran sebanyak Rp117,09 triliun di tahun 2019 akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan air dan pangan, infrastruktur konektivitas, sarana dan prasarana permukiman, dan pembangunan perumahan.
Anggaran untuk pembangunan infrastruktur ketahanan air dan pangan mencakup pembangunan 10 bendungan, 120 embung, serta jaringan irigasi seluas 139.410 hektare.
Selain itu, ada pula pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebesar 3.173 liter per detik dan penanganan kawasan kumuh seluas 888 hektare.
Sementara di bidang perumahan, lanjut Basuki, anggaran 2019 bakal digunakan untuk pembangunan 6.873 unit rumah susun, 2.130 unit rumah khusus, dan 206.500 unit rumah swadaya.
Basuki melanjutkan, ada delapan sasaran pokok yang perlu dikerjakan kementeriannya agar targetnya tercapai realisasi fisik dan keuangan dapat tercapai. Namun, ada empat sasaran pokok yang menurutnya sulit tercapai seperti target pemenuhan akses air minum layak dan sanitasi.
"Percayakan pada kami itu hal yang biasa kami lakukan, oke pokoknya dengan pengawasan turunkan semua pekerjaan tambah alat tambah orang untuk bisa mengejar percepatan menyelesaikan pekerjaan, karena sudah ada yang kontrak tinggal kami percepat pelaksanaan pekerjaan," pungkas.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
