tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah yang membebani belanja pemerintah pusat. Menurut Sri Mulyani, pemerintah daerah seharusnya memikirkan kenaikan belanja pensiunnya juga.
“Ini mengenai penggajian pegawai kami sebagai bendahara negara melihat ada ketidakseimbangan serius. Di daerah itu merekrut banyak pegawai termasuk PPPK,” ucap Sri Mulyani dalam paparannya di ruang rapat komisi IV DPD RI, Selasa (14/1/2020).
Sri Mulyani mengatakan beban cukup sering ditanggung pemerintah pusat berkaitan dengan uang pensiun. Peningkatan belanja pemerintah terus terasa hingga saat ini.
Sri Mulyani meminta agar anggota DPD RI mau memikirkan ini. Menurut Sri Mulyani perlu ada keseimbangan yang baik antara daerah dan pemerintah pusat.
“Untuk pensiunnya itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat. Jadi kalau kita lihat nanti lama lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Kadang-kadang kalau kurang pun kita (pemerintah pusat) juga yang bayar,” ucap Sri Mulyani.
Dia menilai akan jadi kurang adil bila ketidakseimbangan ini terus terjadi. Belum lagi, bila ada perbedaan antara daerah yang sudah relatif kaya dalam pendapatan daerah dan yang masih kekurangan.
“Jadi memang satu aturan sulit sekali untuk bisa berlaku secara adil bagi semuanya pasti akan terjadi ketidakpuasan. Jadi kita juga perlu terus menerus berdiskusi mengenai apa yang baik,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
