Indeks Sri Mulyani

Penurunan defisit ini tidak lepas dari outlook pendapatan negara tahun ini yang diperkirakan lebih tinggi Rp420,1 triliun dari target ditetapkan.

Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp216,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp18,5 triliun agar tarif listrik dan BBM tidak naik.

Kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi mengalami peningkatan hingga Rp291 triliun pada tahun ini.

Pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak pada ekonomi dengan memperlebar kesenjangan, khususnya wanita, pemuda, dan UMKM.

Sri Mulyani sebut ada beberapa cara dalam menghadapi tantangan global, di antaranya dengan menjaga daya beli masyarakat.

Kemenlu menyebut aksi walk out tersebut tidak memengaruhi substansi rapat dan diskusi Finance Ministers and Central Bank Governors Presidensi G20 Indonesia.

Kedudukan perempuan saat ini, menurut Sri Mulyani bisa dibilang setara dengan laki-laki yang sudah mampu melakukan tugas-tugas penting.

Sri Mulyani mengatakan besarnya dana pemda di bank menunjukan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya tidak becus.

APBN RI tumbuh positif setelah sebelumnya minus alias defisit. Pada 2022 ini surplusnya mencapai Rp10,3 triliun.

Wajib Pajak yang sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 37.453 orang hingga per 17 April 2022.

Realisasi belanja negara untuk K/L mencapai Rp150 triliun, sedangkan untuk non K/L sebesar Rp164,2 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengimbau agar pencairan THR ASN dan pensiunan diberikan dalam jangka 10 hari sebelum perayaan Idulfitri dilangsungkan.

Defisit di RAPBN 2023 akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB.

Sri Mulyani mengklaim posisi utang pemerintah masih aman, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi utang Indonesia termasuk terendah.

Indonesia sedang melakukan reformasi di sektor keuangan untuk memperkenalkan lebih banyak teknologi digital.

Jumlah itu terdiri dari 35.940 surat keterangan yang diajukan oleh WP peserta PPS.

PPN naik sebesar 11 persen mulai 1 April 2022 mendatang dan akan bertahap naik menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

Sri Mulyani memastikan tetap menaikkan PPN menjadi 11 persen pada 1 April meski mendapat penolakan.

Menurut Menkeu Sri Mulyani masih ada tantangan ketidakpastian ekonomi global selain pandemi COVID-19, misalnya gejolak geopolitik.

Pemerintah ingin orang-orang super kaya atau crazy rich membayar pajak lebih besar demi asas berkeadilan.