Indeks Sri Mulyani

Masih ada 37 persen populasi penduduk dunia belum memiliki akses internet, sebanyak 96 persen berada di negara berkembang dan didominasi perempuan.

BPS mengakui Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah disebabkan komponen subsidi pemerintah diberikan petani tidak dimasukan.

Ancaman kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) atau The Fed tidak terlalu besar dampaknya untuk Indonesia. Tetapi akan berdampak pada permintaan global.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan penggunaan dana desa selama tiga tahun terakhir ikut dipaksa merespons kondisi pandemi COVID-19.

Menkeu Sri Mulyani mewaspadai risiko ancaman terhadap lonjakan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Kementerian Keuangan akan pelajari putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Ratusan organisasi layangkan surat ke Sri Mulyani agar mencabut SK dan memulihkan hak DH, ASN difabel yang dipecat. Bagaimana duduk perkaranya?

Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran perlinsos yang meningkat ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Belanja kementerian dan lembaga negara tahun anggaran 2022 dipangkas sebesar Rp24,5 Triliun.

Sri Mulyani sebut pemerintah akan mempercepat implementasi kebijakan NIK jadi NPWP mulai tahun depan.

Sejumlah faktor pendorong ekonomi sudah mulai membaik. Sri Mulyani yakin target RAPBN 2023 sebesar 5,9 persen terealisir.

Inflasi sebesar 2,0 persen hingga 4,0 persen dalam RAPBN 2023 masih cukup realistis, kata Menkeu Sri Mulyani.

Pola konsumsi masyarakat kembali pulih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan hal itu akan terus terjadi hingga tahun 2023.

Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan konsolidasi fiskal pada 2023 mendatang.

Sri Mulyani sebut Wapres Ma'ruf menginginkan adanya terobosan untuk mempercepat proses sertifikasi halal UMKM.

Pemerintah serius mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024.

Menkeu Sri Mulyani sebut salah satu potensi besar dalam keungan syariah yakni ada di sektor industri halal.

Kemenkeu mencatat ada 46.676 wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Jumlah pembiayaan utang APBN sampai akhir April 2022 capai Rp155,9 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pada periode sama 2021.

Kemenkeu mencatat realisasi anggaran program PEN 2022 baru sebesar Rp80,79 triliun hingga 13 Mei 2022.