Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani menilai konsumsi rokok yang tinggi di kalangan masyarakat bawah jadi salah satu faktor yang membuat mereka miskin.

Mensesneg Pratikno menjawab desakan Pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemenkeu menjelaskan alasan Menkeu Sri Mulyani tidak menghadiri rapat anggaran MPR seperti yang dikeluhkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Fokus kebijakan APBN 2022 di bidang kesehatan diarahkan untuk lanjutan penanganan Covid-19 dan penguatan reformasi sistem kesehatan.

Saat ini ada 3 Polwan berpangkat Brigjen; 1.477 Polwan perwira menengah; 3.412 Polwan perwira pertama; dan 19.830 Polwan golongan bintara.

Gelaran KTT G20 di Bali berpotensi membuka 3.000 lapangan pekerjaan, dan meningkatkan konsumsi domestik sebesar USD119,2 juta.

Penerimaan negara mencapai Rp1.354,8 triliun atau setara 77,7 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun, per September 2021.

Menkeu Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021 akan berada pada kisaran 4,3 persen.

Terdapat 10 orang menjadi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Penambahan fungsi NIK menjadi NPWP tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Persiapan dan penyelenggaraan PON ke-20 di Papua dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN mencapai Rp10,42 triliun.

Penyerapan insentif pajak sudah terserap Rp57,85 triliun hingga pertengahan September 2021, menurut Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati khawatir, masalah utang yang dimiliki raksasa property China Evergrande akan mengganggu perekonomian dunia.

Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 capai 4-5%. Angka ini lebih rendah dari prediksi sebelumnya yakni 4-5,7% yoy.

Satgas BLBI dan PUPN telah menyita harta obligor Kaharudin Ongko Rp109,5 miliar dari total utang Rp8,2 triliun ke negara.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 24 obligor dan debitur untuk menyelesaikan utang mereka.

Dahulu Sri Mulyani mengundurkan diri karena tekanan politik yang berasal dari Bakrie. Sekarang SMI mengincar Bakrie untuk kesekian kali.

Pemerintah pusat sudah mendesentralisasi fiskal, tetapi masih banyak kepala daerah yang tidak mengoptimalkan kebijakan tersebut.

Satuan Tugas BLBI mulai menyita aset dari obligor BLBI yang menunggak utang ke pemerintah Indonesia totalnya mencapai Rp110,45 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran PEN baru terserap Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 20 Agustus 2021.