Indeks Sri Mulyani

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2022.

Belanja negara baru terserap Rp2.351,1 triliun hingga Oktober 2022. Angka itu mencapai 75,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp3.106,4 triliun.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp280,7 triliun hingga 18 November 2022.

Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) reguler mencapai Rp333,8 triliun per 31 Oktober 2022.

Sri Mulyani mewaspadai, penurunan PMI Manufaktur Indonesia dari September 2022 yang berada di level 53,7 menjadi 51,8 di Oktober 2022.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih memproses tata kelola BMN yang akan ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN). 

Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan agar berhati-hati dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi COVID-19 menciptakan situasi yang unik dan menantang untuk pemulihan ekonomi global.

Sri Mulyani Indrawati bersama Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM).

Indonesia berhasil menghimpun sebesar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp21,7 triliun dari dana pandemi (Pandemic Fund).

Sri Mulyani mengatakan, penetrasi internet di Indonesia tumbuh dua atau tiga kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Partisipasi Indonesia dalam komitmen transisi batu bara penting di mata dunia. Hal ini karena tanah air menjadi raksasa produsen terbesar di dunia.

Menkeu Sri Mulyani memastikan independensi BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap terjaga dalam RUU PPSK.

Penaikan cukai tembakau, alat fiskal yang menjadi andalan Indonesia menambal penerimaan negara, juga dilakukan di era kompeni.

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan berada di kisaran 5,0 - 5,3 persen. Hal itu didasari tren pemulihan ekonomi nasional.

AMTI sebut keputusan menaikkan tarif cukai hasil tembakau tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemerintah.

Sri Mulyani mengenang almarhum Bambang Subianto sebagai figur yang meletakkan fondasi reformasi ekonomi dan keuangan Indonesia.

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai rokok hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024.

Sri Mulyani Indrawati bersama Kementerian/Lembaga lainnya akan terus memantau isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif di industri garmen tekstil.

Sri Mulyani Indrawati mengklaim, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terjadi belakangan masih lebih baik dibandingkan mata uang negara tetangga.