tirto.id - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dalam tingkat pengambilan keputusan DPR dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3 hingga 5,9 persen.
Sementara laju inflasi ditetapkan 2 hingga 4 persen. Nilai tukar Rp14.300 hingga Rp14.800 per dolar AS, dan tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 7,34 hingga 9,16 persen.
Selain itu harga minyak mentah Indonesia juga disepakati 90 hingga 110 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 660.000 hingga 680.000 barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara, untuk target pembangunan 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, dia tetap waspadai perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Hal ini dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan.
"Meskipun tadi asumsi-asumsi disetujui, kami juga akan tetap very open-minded, sangat terbuka. Jangan sampai kemudian karena kita terikat pada asumsi sementara situasi bergerak sangat cepat, kemudian kita terikat sampai tahun depan,” katanya di DPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2022).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Untuk asumsi dasar pertumbuhan ekonomi di tahun depan diusulkan pemerintah mencapai hingga 5,9 persen.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
