tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara tidak hanya mengandalkan harga komoditas. Kementerian Keuangan berupaya melakukan reformasi penerimaan, salah satunya melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Kita sudah membuat reformasi UU HPP yang memperkuat penerimaan negara. Tidak hanya mengandalkan harga komoditas. Pasti anda semua mikir kenaikan penerimaan tadi karena harga komoditas tinggi. Itu betul. Tapi itu hanya sebagian penjelasan," katanya dalam acara UOB Ecconomic Outlook 2023, di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Sri Mulyani melanjutkan, Kementerian Keuangan juga mendapatkan penambahan kas dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program tersebut memberikan tambahan setoran kepada negara sekitar Rp68 triliun.
"Kami juga mendapat kenaikan akibat adanya program pengungkapan sukarela tahun ini. Itu mendapat sekitar Rp68 triliun," jelasnya.
Penerimaan APBN juga kuat karena didukung oleh sektor-sektor yang tidak berhubungan dengan komoditas. Misalnya sektor manufaktur tumbuh tinggi, perdagangan, pertambangan, serta sektor terkena sharing effect cukup dalam seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman.
"Sektor yang akan kita dorong yang belum sepenuhnya pulih seperti pariwisata. Karena masih mengandalkan wisata dalam negeri. Wisata luar negeri belum sepenuhnya balik, terutama karena berbagai situasi yang tadi tidak pasti secara global. Jadi itu adalah reformasi dari sisi penerimaan," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani merespons baik permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya pengelolaan uang negara secara hati-hati dan tidak jor-joran. Bendahara negara itu bahkan mengaku senang diingatkan langsung oleh kepala negara.
"Kalau punya presiden seperti Pak Jokowi tadi, dimana Menkeu diminta berhati-hati, kita senang. Karena kalau nanti ada yang minta belanja macam-macam, kita bilang tadi Pak Presiden suruh hati-hati," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar berhati-hati ketika menggelontorkan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala negara itu ingin uang tersebut dikelola secara produktif dan menghasilkan keuntungan bagi negara.
"Saya selalu sampaikan ke Bu Menkeu [Sri Mulyani], Bu kalau punya uang kita di APBN kita, di eman-eman. Di eman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya, harus produktif, harus memunculkan return yang jelas," kata Jokowi dalam acara UOB Ecconomic Outlook 2023, di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Jokowi juga mengingatkan agar Bendahara Umum Negara itu tidak menggunakan setiap Rupiah yang dimiliki secara jor-joran. Rupiah harus dijaga betul. Jangan sampai berpikir uang digunakan hanya untuk tahun ini saja, tanpa memikirkan seperti apa tahun depan.
"Karena semua pengamat internasional menyampaikan tahun depan itu akan lebih gelap tapi kalau kita punya persiapan amunisi ini akan berbeda sehingga betul-betul APBN kita APBN yang berkelanjutan," kata dia.
Permintaan Jokowi tersebut tentunya tidak terlepas karena melihat hampir semua negara ekonominya terkontraksi atau tumbuh melemah. Bahkan, seringkali ia dengar di telinganya berbagai persoalan krisis pangan, minyak, dan gas hampir di seluruh negara.
"Krisis pangan, kita tahu sekarang ini hati-hati 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Bapak ibu masih bisa setiap hari ke restoran. Dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan," jelas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
