tirto.id - Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Finlandia Annika Saarikko sebagai co-chairs.
Para negara anggota Koalisi mengakui adanya potensi risiko kemunduran upaya mitigasi perubahan iklim di bawah tekanan dari tantangan kondisi ekonomi makro saat ini. Para negara anggota pun menegaskan percepatan aksi iklim bersama semakin penting.
Para menteri keuangan menekankan perlunya bergerak maju dengan transisi hijau. Hal itu sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan inklusif sambil berusaha untuk meredam dampak buruk yang dihadapi oleh kelompok masyarakat paling rentan.
Mempertimbangkan kondisi tersebut, Finlandia, Indonesia serta Sekretariat Koalisi memilih pembahasan transisi hijau dan masa depan kontribusi dari Koalisi pada Conference of Parties (COP 27) sebagai sub topik pertemuan tingkat menteri ke-8 kali ini di Washington DC. Sri Mulyani menyampaikan, dunia saat ini berbeda dengan saat memulai koalisi menteri keuangan untuk aksi iklim, empat tahun lalu. Peristiwa cuaca ekstrem lebih sering terjadi dan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global dapat berdampak pada 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir.
"Pada saat yang sama, kita menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, kondisi pembiayaan yang lebih ketat, dan ruang fiskal yang terbatas untuk mengelola pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk menghindari skenario iklim terburuk diperlukan koordinasi global dalam menyediakan instrumen yang tepat termasuk untuk ketersediaan pendanaan transisi,” ujar Sri Mulyani Indrawati.
Lebih lanjut, dia menuturkan Koalisi Menteri Keuangan untuk aksi iklim akan menghasilkan laporan tentang penguatan peran kementerian keuangan para negara anggota untuk mendorong aksi iklim dan investasi menjelang COP 27. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana para kementerian keuangan berperan untuk menciptakan lingkungan pendukung serta membenahi fungsi kebijakan makro dan fiskal agar dapat mendorong aksi iklim dan investasi.
Pada kesempatan yang sama, Annika Saarikko menyampaikan transisi hijau telah memperoleh dimensi baru selain perjuangan melawan perubahan iklim. Dengan melepaskan diri dari bahan bakar fosil, maka akan mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang memproduksi energi berbasis fosil.
"Pada saat yang sama, kita mencegah guncangan yang disebabkan oleh pasar energi terhadap perekonomian kita, seperti yang kita alami sekarang. Dengan transisi hijau, kita dapat lebih siap untuk menghadapi jenis krisis ini dan melindungi stabilitas masyarakat kita," jelasnya
Pada pertemuan tersebut para menteri memberikan perhatian khusus pada aspek ekonomi dan finansial transisi hijau. Mendiskusikan gagasan atas pengambilan kebijakan yang efektif serta berbagi pengalaman dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam masa transisi.
Mereka menekankan bahwa menteri keuangan memainkan peranan penting dalam mendukung transisi hijau. Termasuk transisi ke energi bersih dengan mempertimbangkan keunikan dan kondisi-kondisi khusus di negaranya masing-masing.
Anggota Koalisi juga menggarisbawahi akan pentingnya keberlanjutan kerja sama dengan 25 mitra institusional dan rekan negara lainnya. Koalisi Menteri Keuangan untuk aksi iklim pun telah menerima 7 anggota negara baru yakni Australia, Kamerun, Djibouti, Irak, Kazakhstan, Mozambik, dan Singapura. Mereka telah tergabung dalam Koalisi sejak Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 di bulan April 2022. Terhitung sampai saat ini keanggotaan Koalisi mencakup 78 negara anggota.
Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 menghasilkan Ringkasan Rapat Co-Chair yang dirilis setelah pertemuan berakhir. Sebagai tambahan, beberapa negara anggota Koalisi dan mitra institusional juga memberikan masukan dalam bentuk video selama proses pertemuan berlangsung.
Pada akhir pertemuan diumumkan bahwa Belanda telah terpilih sebagai Co-Chair untuk menggantikan Finlandia setelah masa jabatan Finlandia yang telah berlangsung selama 4 tahun akan berakhir pada April 2023. Indonesia masih akan menjabat sebagai co-chair dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim dengan perpanjangan jabatan 1 tahun mulai April 2023 hingga 2024.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
