Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani meminta para menteri dan karyawan dari kementerian/lembaga baru untuk berkantor terlebih dulu di gedung-gedung milik pemerintah yang sudah ada.

Dalam banyak kesempatan Prabowo juga terus berpesan kepada seluruh K/L untuk dapat efisien dalam menggunakan anggaran negara.

BKF selama ini kerap menelurkan kebijakan. Padahal sesuai peraturan Menpan-RB, badan yang ada di lingkungan kementerian tidak boleh bertindak demikian.

Trump yang berasal dari Partai Republik diperkirakan akan mengubah banyak kebijakan moneter AS.

Prabowo mengubah struktur organisasi Kemenkeu serta berada di bawah koordinasi langsung presiden. Apa tujuannya?

Sri Mulyani tengah berupaya menata kembali status BMN untuk dipergunakan sebagai kantor Kementerian/Lembaga baru di Kabinet Merah Putih.

Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar, menilai pemerintahan Prabowo perlu melakukan terobosan ekonomi jika ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Sri Mulyani melihat realisasi investasi dan konsumsi rumah tangga di kelas menengah atas terus tumbuh positif.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan terus mewaspadai kondisi keuangan global di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Chico menegaskan, keputusan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak merupakan wewenang penuh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Budi Gunadi Sadikin juga dipanggil Prabowo Subianto dan dimintakan tolong kembali membenahi masalah kesehatan.

Kementerian PUPR telah menghibahkan BMN kepada Kementerian Keuangan senilai Rp374,66 triliun dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Sri Mulyani mengungkapkan sulitnya mengumpulkan penerimaan pajak, apalagi target nyaris Rp3.000 triliun.

Srimul menegaskan bahwa dirinya masih mendengar permintaan anggaran dan menyetujui jika ada ruang fiskalnya.

Sri Mulyani pun memaparkan penambahan anggaran Rp8 Triliun akan dialokasikan untuk penanganan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).

Menkeu, Sri Mulyani, mengatakan, 11 juta lebih lapangan kerja terbentuk dalam 3 tahun terakhir.

Sri Mulyani menjelaskan tingkat inflasi tinggi telah membuat garis kemiskinan naik.

Kemenkeu mempertimbangkan sanksi kepada daerah-daerah yang terbukti melakukan manipulasi data.

Menurut Menkeu, ancaman tersebut dapat muncul dari celah sistem digital milik pemda yang masih terfragmentasi.

Selain didasarkan pada trilogi pembangunan, APBN 2025 juga disusun lewat proses pembahasan transparan, terbuka dan konstruktif.