Menuju konten utama

Disebut Bendahara Negara Pelit, Srimul: Saya Bukan Mrs. No

Srimul menegaskan bahwa dirinya masih mendengar permintaan anggaran dan menyetujui jika ada ruang fiskalnya.

Disebut Bendahara Negara Pelit, Srimul: Saya Bukan Mrs. No
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato dalam Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Auditorium Setwapres, Jakarta, Jumat (4/10/2024). Rapat pleno keempat KNEKS itu digelar dalam upaya memperkokoh ekonomi syariah sebagai kekuatan baru menuju Indonesia Emas 2045. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjawab tudingan “Bendahara Negara Pelit”. Ia menekankan bahwa posisi Menteri Keuangan berperan untuk menjaga pengeluaran negara dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh sembarangan. Ia pun mengaku kerap mendengar aspirasi sebelum menerima atau menolak pengajuan anggaran.

Pernyataan bendahara negara pelit sempat disampaikan mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, saat menceritakan pengalamannya betapa sulitnya meminta anggaran.

“Saya ini termasuk pendengar yang baik. Seluruh permintaan selalu saya dengarkan, sehingga kemudian bisa didiskusikan, dan kalaupun ada ruangan fiskal, kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik,” ujar Sri Mulyani di acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia juga menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran pasti melalui proses analisis dan diskusi yang mendalam. Perempuan yang juga dosen FEB-UI ini berkelakar pembangunan selama 10 tahun tidak akan berjalan jika dirinya pelit.

“Ini adalah aspek kehati-hatian dari bendahara negara. Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan 'Mrs. No'. Kalau saya bilang no, berarti tidak ada pembangunan, padahal buktinya ada,” tegasnya.

Sri Mulyani berharap masyarakat dapat mengerti bahwa keputusan menyetujui atau menolak anggaran bukan lah keputusan yang diambil sembarangan. Ia mengatakan, keputusan diambil berdasarkan hasil dari pertimbangan dan perhitungan cermat demi kesejahteraan bangsa dan keberlanjutan fiskal.

“Jadi ini masalah selektivitas dan kualitas, dan tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semua menggunakan uang rakyat secara responsible,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait ANGGARAN atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher