tirto.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, menyampaikan alokasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut kemungkinan dapat bertambah sesuai kebutuhan.
"Total IKN untuk 2025 itu saat ini Rp15 triliun, tapi bisa ditambah dari ruang diskresi presiden menurut kebutuhan," ujar Thomas dalam acara APBN 2025: Stabilitas, Inklusivitas, Keberlanjutan, di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).
Keponakan Prabowo itu merinci, anggaran IKN sebesar Rp15 triliun tersebut terdiri anggaran Otoritas IKN Rp5,89 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp9,11 triliun.
"Sekali lagi angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya banyak ruang yang diberikan diskresi oleh Pak Prabowo," ujarnya.
Thomas menuturkan, diskresi besar kepada Prabowo itu diberikan mengingat APBN 2025 merupakan APBN masa transisi. Maka, pemerintahan transisi ke depan membutuhkan fleksibilitas.
"Prabowo akan bekerja dengan kabinet baru, di situ prinsip diskresi presiden besar, tapi prinsipnya memberikan fleksibilitas ke depan," kata dia.
Sebelumnya Komisi V DPR sudah menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp40,59 triliun. Dengan tambahan ini, anggaran PUPR yang sebelumnya dialokasikan dalam pagu indikatif Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp75,63 triliun menjadi Rp116,23 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan dari total tambahan tersebut, Rp11,9 triliun anggarannya akan digunakan untuk membangun bendungan dan irigasi. Kemudian, renovasi sarana dan prasarana sekolah dialokasikan sebesar Rp19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp9,19 triliun.
“Tambahan itu kami manfaatkan untuk Ditjen Sumber Daya Air, yaitu bendungan dan irigasi. Kemudian di [Ditjen] Bina Marga dan Cipta Karya yang sebesar Rp9,19 triliun di IKN. Tambahannya di Bina Marga dan Cipta Karya. Kemudian yang Rp19,5 triliun semuanya ada di [Ditjen] Cipta Karya. Jadi kami hanya mengalokasikan ini pada sektor yang ada,” papar Basuki.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
