Indeks Anggaran Ikn

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui hingga saat ini belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Selain soal anggaran, Menkumham Yasonna menilai revisi UU IKN juga penting untuk proses keberlanjutan proyek, terutama di sektor tata kelola dan birokrasi.

Proyek pembangunan istana presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan pada pekan ini.  PT PP akan menggarap proyek tersebut.

Pemerintah mulai melakukan kontrak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya akan diteken sebelum akhir Agustus 2023.

Presiden Joko Widodo nantinya akan melakukan groundbreaking. Mulai dari Istana Negara. Tetapi agenda tersebut masih dalam pembahasan.

Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran Rp5 hingga 6 triliun untuk tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Fahmy Radhi menilai komparasi Jokowi berlebihan. Sebab besaran subsidi yang diberikan masih kalah besar dengan total biaya proyek IKN.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran Rp30 triliun akan digunakan mulai membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.

Jika dipaksakan, dikhawatirkan dalam perjalanan waktu dananya tidak terkumpul sesuai kebutuhan, maka proyek IKN ini akan menjadi tanggung. 

Jokowi memprediksi anggaran IKN mencapai Rp466 triliun dengan komposisi biaya 20 persen dari APBN dan sisanya dari pihak swasta.

PPP tak ingin anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan istana negara dan gedung-gedung kementerian di IKN Nusantara menggunakan APBN, yang menurut Jokowi hanya 20 persen dari total anggaran.

Biaya pembangunan tahap awal ini untuk membangun kantor presiden, wapres presiden hingga gedung DPR/MPR serta untuk pembangunan jalan, instalasi air.