Anggaran tersebut kemungkinan dapat bertambah sesuai kebutuhan. Diskresi besar kepada Prabowo diberikan mengingat APBN 2025 merupakan APBN masa transisi.
Selain soal anggaran, Menkumham Yasonna menilai revisi UU IKN juga penting untuk proses keberlanjutan proyek, terutama di sektor tata kelola dan birokrasi.