tirto.id - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI meminta pemerintah untuk mencari pemodal pengganti setelah Softbank mundur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
PPP tak ingin anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi softbank dengan APBN. Meskipun penggunaan APBN diperbolehkan namun masih banyak urusan negara ini yg harus ditanggung APBN," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).
Mundurnya Softbank membuat Indonesia kehilangan investasi senilai 100 miliar dolar AS. Awiek, sapaan akrab Baidowi, meminta pemerintah mencari tambahan pemodal untuk memastikan keberlangsungan pembangunan IKN.
PPP menantikan kerja nyata Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe untuk memastikan proyek IKN ramah terhadap pemodal dan tidak membebani APBN. Publik sangat menunggu kiprah mereka, kata Awiek.
"Mundurnya Softbank tentu sangat disayangkan. Karena keterlibatan softbank diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indoensia khususnya pembangunan IKN," tukas Awiek.
SoftBank mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Keputusan itu disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022, oleh Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono.
"Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah," ujar Sidik.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
