tirto.id - Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bukan berarti pemerintah pusat meninggalkan Jakarta.
Hal itu Jokowi sampaikan saat memberikan arahan kepada 34 gubernur se-Indonesia di Balikpapan, Kaltim, Minggu (14/3/2022) malam.
“Bukan berarti kami ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu karena negara ini besar sekali 17 ribu pulau,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara dilakukan untuk pemerataan ekonomi. Ia ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta.
"PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa. Saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur," kata dia.
Jokowi menambahkan, IKN Nusantara akan menjadi kota yang memiliki fasilitas dengan standar internasional.
“Kami ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh," ujarnya.
Jokowi memberi lampu hijau bagi para gubernur mencari investor untuk pembangunan wilayahnya masing-masing. "Bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucapnya.
Selain soal pembangunan IKN Nusantara, Jokowi juga menyampaikan sejumlah arahan kepada para gubernur. Pertama, Jokowi memerintahkan para gubernur tetap menegakkan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 di wilayah masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan,” kata Jokowi.
Kemudian, Jokowi menyampaikan situasi global yang perlu disikapi oleh para gubernur saat ini, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. Jokowi beranggapan situasi tidak menentu tersebut memicu krisis global.
“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD bapak/ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual. APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” tutur Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
