tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi menggelar rapat perdana dengan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Dalam rapat yang juga dihadiri jajaran Kabinet Indonesia Maju, Jokowi meyakini duet Bambang-Dhony kombinasi yang tepat dalam mengelola IKN Nusantara.
"Baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai kepala otorita dan Bapak Dhony rahajoe sebagai wakil kepala otorita, menurut saya adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal Ibukota Negara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Jokowi lantas mengenalkan rekam jejak Bambang yang merupakan lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur dan juga memiliki kompetensi di perencaan tata ruang kota.
Kemudian ia juga mengenalkan Dhony Rahajoe yang punya pengalaman di bidang properti. Ia yakin kehadiran Dhony dan Bambang akan memudahkan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk bidang perencanaan dan juga membantu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pelaksanaan lapangan pembangunan IKN Nusantara.
Jokowi juga berharap pengalaman keduanya bisa membantu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam bidang investasi karena banyak negara maupun pelaku usaha domestik yang ingin berinvestasi di IKN Nusantara.
Dalam rapat tersebut, Jokowi juga menyampaikan sejumlah arahan dalam pembangunan Nusantara, terutama bidang pertanahan dan kelembagaan.
Di bidang pertanahan, Jokowi menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.
“Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN Nusantara. Ia memerintahkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN Nusantara.
"Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN.
“Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” tegasnya.
Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala Negara juga meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.
"Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," pungkas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
