tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta tambahan dana sebesar Rp46 triliun untuk pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tahap I di Kalimantan Timur. Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Pembangunan IKN tahap I akan menggunakan anggaran PUPR.
"Kami sedang menyusun kemudian sudah diusulkan kepada Menteri Keuangan kira-kira sampai 2022 sampai 2024, untuk KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) itu sekitar Rp46 sekian triliun ini sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan," jelas dia dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri PUPR Selasa (25/1/2022).
Basuki menjelaskan, biaya pembangunan tahap awal ini dilakukan untuk membangun kantor presiden, wakil presiden hingga gedung DPR/MPR. Kemudian untuk pembangunan jalan, instalasi air baku dan minum. Adapun kebutuhan anggaran untuk membangun IKN mencapai Rp465,86 triliun. Pembiayaan pembangunan IKN akan ditanggung 53,5 persen oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Porsi tersebut lebih besar dari porsi yang dipersiapkan pada masa sebelumnya yaitu APBN hanya menyumbang 19 persen untuk biaya pembangunan IKN.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa rencana pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang tadinya akan menggunakan dana PEN batal dilakukan. Sebagai gantinya, pembangunan tahap awal untuk membangun IKN akan menggunakan anggaran yang ada di Kementerian PUPR.
"Terkait dengan dana PEN kita, jadi saya ingatkan bahwa dana PEN itu yang sudah diputuskan itu adalah Rp451,64 triliun yang akan digunakan untuk tiga bidang yaitu kesehatan Rp 125,97 triliun, perlindungan sosial Rp150,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp174,87 triliun. Terkait dengan IKN ini anggarannya yang ada adalah di PUPR," jelas dia dalam konferensi pers, Senin (24/1/2022).
Airlangga menjelaskan, untuk tahap awal pembangunan IKN akan membutuhkan dana Rp45 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur awal di pusat IKN.
"Untuk fase pertama dibutuhkan dana sebesar Rp45 triliun. Namun dana ini kan nggak ada yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres jadi tadi saya sampaikan itu yang ada di PUPR," terang dia.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran pembangunan IKN akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
"Jadi ini yang nanti akan kita desain dengan baik untuk tahun 2022. Karena untuk seperti diketahui 2022 paket untuk pemulihan ekonomi Rp450 (PEN) triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya jadi mungkin bisa dimasukan ke dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus bangun momen pembangunan ibu kota baru," jelas dia dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).
Meski menggunakan anggaran PEN, ia memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas di tengah masih maraknya pandemi COVID-19 seperti pemberian bantuan sosial karena merupakan syarat utama bagi pemulihan ekonomi.
Adapun pembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap yaitu tahapan yang paling kritis setelah undang undang dibuat adalah tahap pertama yang mulai dilakukan di 2022 -2024 kemudian diikuti dengan tahap ke 2, 3, 4, 5 yang dimulai pada 2025 sampai 2045.
"Nah untuk tahapan 1 yang sangat kritis ini dari aspek pendanaannya akan dilihat apakah yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan untuk pembangunan yang selanjutnya. Kemudian untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahan dan pemindahannya oleh karena itu kita bahas nanti akan dibuat rencana induk yang detil yang akan tertuang di dalam perpres," terang Sri Mulyani.
Namun dalam hal ini kata dia, dalam pembahasan tersebut membutuhkan koordinasi untuk kementerian lembaga terkait terutama proses pembangunan yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR
"Yang pertama adalah akses jadi jalan menjadi sangat penting dan juga melalui alternatif pelabuhan lewat teluk itu itu ya hal yang menentukan gimana akses dan momen dijalankan pembangunan," kata Sri Mulyani.''
Adapun nanti akan ada pembahasan mengenai identifikasi wilayah, kawasan pemerintahan serta kawasan inti pemerintahan jadi fokus bahasan 2022 -2024.
"Periode itu akan fokus desain pelaksanaan dari prioritas sehingga momen itu jalan. Untuk itu kami dari kemenkeu tentu paham dalam situasi pandemi dan kita sedang pemulihan ekonomi 2 hal ini jadi utama. Kemudian dari pembangunan ibu kota baru terutama untuk momen awalnya bisa dikatakan sebagai proses sekaligus pemulihan ekonomi," jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
