tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang, setelah proses pembahasan RUU melalui Pansus RUU IKN berjalan cepat selama dalam waktu dua bulan atau sejak Desember 2021.
Adapun proses pembangunan IKN akan dimulai pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran pembangunan IKN akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
"Jadi ini yang nanti akan kita desain dengan baik untuk tahun 2022. Karena untuk seperti diketahui 2022 paket untuk pemulihan ekonomi Rp450 (PEN) triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya jadi mungkin bisa dimasukan ke dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus bangun momen pembangunan ibu kota baru," jelas dia dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).
Meski menggunakan anggaran PEN, ia memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19 seperti pemberian bantuan sosial karena merupakan syarat utama bagi pemulihan ekonomi.
Adapun pembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap yaitu tahapan yang paling kritis setelah undang undang dibuat adalah tahap pertama yang mulai dilakukan di 2022 -2024 kemudian diikuti dengan tahap ke 2, 3, 4, 5 yang dimulai pada 2025 sampai 2045.
"Nah untuk tahapan 1 yang sangat kritis ini dari aspek pendanaannya akan dilihat apakah yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan untuk pembangunan yang selanjutnya. Kemudian untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahan dan pemindahannya oleh karena itu kita bahas nanti akan dibuat rencana induk yang detil yang akan tertuang di dalam perpres," terang dia.
Namun dalam hal ini kata dia, dalam pembahasan tersebut membutuhkan koordinasi untuk kementerian lembaga terkait terutama proses pembangunan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat (PUPR).
"Yang pertama adalah akses jadi jalan menjadi sangat penting dan juga melalui alternatif pelabuhan lewat teluk itu itu ya hal yang menentukan gimana akses dan momen dijalankan pembangunan," kata Sri Mulyani.
Adapun nanti akan ada pembahasan mengenai identifikasi wilayah, kawasan pemerintahan serta kawasan inti pemerintahan jadi fokus bahasan 2022 -2024.
"Periode itu akan fokus desain pelaksanaan dari prioritas sehingga momen itu jalan. Untuk itu kami dari kemenkeu tentu paham dalam situasi pandemi dan kita sedang pemulihan ekonomi 2 hal ini jadi utama. Kemudian dari pembangunan ibu kota baru terutama untuk momen awalnya bisa dikatakan sebagai proses sekligus pemulihan ekonomi," jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
