Sri Mulyani akan Siapkan Alokasi Rp178 Triliun untuk Bangun IKN

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menggunakan sebagian dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk memulai pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tahap pertama. Dalam penjelasannya saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menyebut akan menggunakan anggaran sekitar Rp178,3 triliun untuk tahap awal

“Kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kami anggarkan di Rp178 triliun ini," kata Sri Mulyani, Rabu (19/1/2022).

Keputusan tersebut berimbas pada banjirnya protes yang terjadi selama rapat. Meski begitu, pembangunan IKN akan terus dilakukan pada tahun ini dengan solusi menggunakan anggaran dari pos lain, misalnya menggunakan anggaran yang sudah khusus diberikan pada Kementerian PUPR.

“Kalau kita akan melakukan realokasi seperti refokusing, pasti ada alasannya dan ada dasarnya. Tapi kalau, kita bisa saja melihatnya dari sisi landasan hukum, yang harusnya konsisten saya juga tidak masalah, pos yang lain [kementerian/lembaga] pun bisa [refocusing] dilakukan," kata dia.

Ia menjelaskan, pemerintah juga bisa menggunakan anggaran yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga terkait, misalnya anggaran untuk Kementerian PUPR yang sebesar Rp110 triliun pada 2022.

“Nanti kita menggunakan pos di dalam Kementerian PUPR. Kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, ya tidak apa-apa juga. PEN-nya tetap saja," terang dia.

Sri Mulyani mencontohkan sebagian dari dana PEN klaster penguatan ekonomi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur esensial di IKN apabila Kementerian PUPR telah siap melakukan eksekusinya.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun. Kebutuhan anggaran ini akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan Rp123,2 triliun dari swasta.

Sementara bujet untuk PEN pada 2022 meningkat menjadi Rp455,62 triliun. Anggaran tersebut dibagi ke dalam tiga bidang yakni kesehatan sebesar Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.