tirto.id - Pemerintah membuka semua jalur pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Termasuk sumber pendanaan berasal dari urun dana masyarakat (crowdfunding).
Pengamat Ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani menilai, skema pembiayaan urun dana tersebut bukanlah solusi tepat.
"Crowdfunding bukanlah solusi komprehensif yang bisa diandalkan," kata Ajib kepada Tirto, Jumat (25/3/2022).
Ajib mengatakan, pemerintah harusnya mempunyai anchor investor yang layak dan mempunyai kapasitas pendanaan. Hal ini mengingat, skema pembangunan IKN membutuhkan dana yang signifikan sekitar Rp466 triliun.
"Kalau mengandalkan crowdfunding, risikonya adalah masalah sustainability," ujarnya.
Jika dipaksakan menggunakan urun dana, ia khawatir, dalam perjalanan waktu kemudian dananya tidak terkumpul sesuai kebutuhan, maka proyek IKN ini akan menjadi tanggung. Karena harus menunggu sampai urunan dana terkumpul sesuai kebutuhan.
Rincian sumber pendanaan IKN sejauh ini berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6 persen (Rp254,4 triliun), kemudian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 19,2 persen (Rp89,5 triliun), dan dari pihak swasta sebesar (26,2 persen) Rp122,1 triliun.
"Termasuk kalau pembiayaan melalui skema APBN, akan berisiko terhadap keputusan politik. Karena setiap tahun, struktur APBN membutuhkan persetujuan dari DPR," terang Ajib.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, dana urunan atau crowdfunding dianggap tidak tepat jika diterapkan dalam membiayai IKN. Sebab, IKN bukan merupakan proyek sosial, akan tetapi komersial.
"Jadi kurang pas IKN menggunakan skema crowdfunding. Apalagi kalau targetnya masyarakat di Jabodetabek yang justru berpikir bahwa lokasi IKN yang jauh akan menyulitkan dalam proses berbagai administrasi atau layanan pemerintah," kata , saat dihubungi Tirto, Kamis (24/3/2022).
Bima juga mempertanyakan motif urun dana dilakukan pemerintah untuk membiayai IKN. Menurutnya, ini menjadi pertanyaan besar apakah APBN tidak siap atau investor belum tertarik ke IKN, sehingga opsi urun dana dibuka.
Perusahaan asal Jepang, Softbank, memang mengurungkan niat investasi senilai 100 miliar dolar AS di proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Namun, ada beberapa investor lain yang berkomitmen menanam modal, sebut saja Abu Dhabi dan Arab Saudi.
Investor asal Abu Dhabi itu akan masuk melalui Sovereign Wealth Funds (SWF) dengan nilai 20 miliar dolar AS. Namun, hingga kini rencana investasi tersebut belum menemui titik terang. Karena masih dilakukan pembahasan bersama tim teknis.
"Pembahasannya masih berlangsung di tim teknis," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada Tirto.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Restu Diantina Putri
