Indeks Sirekap

KPU DKI Jakarta tetap meminta masyarakat mengawasi hasil unggahan C1 Sirekap dengan penghitungan berjenjang dalam menentukan hasil Pilkada Jakarta 2024.

Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam deteksi jumlah pungutan suara, Sirekap saat ini telah dilengkapi dengan fitur marker pada kolom dan baris.

Komisi II DPR RI meminta KPU RI melakukan perbaikan pada Sirekap agar segala masalah yang terjadi saat Pemilu 2024 tak terulang di Pilkada 2024.

RK mengatakan pemilihan kepala daerah harus berjalan jujur dan adil tanpa error Sirekap.

KPU akan melakukan simulasi penggunaan Sirekap di seluruh kabupaten/kota pada Oktober 2024, agar kekurangan yang masih terjadi bisa segera dievaluasi.

Penggunaan Sirekap saat pilkada dalih KPU demi prinsip keterbukaan informasi kepada publik.

Pada Pilpres & Pileg 2024, Komisi II juga mengagendakan rapat dengan KPU untuk membahas Sirekap. Namun, KPU berdalih belum siap dan waktu yang mepet. 

KPU berencana akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Arief Hidayat bertanya sekaligus menyimpulkan bahwa polemik itu terjadi lantaran kebobrokan Sirekap.

Hotman Paris, menilai, ahli yang dihadirkan oleh pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak ada gunanya.

Perangkat lunak Sirekap telah diaudit oleh dua lembaga yaitu BRIN dan BSSN.

Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan audit forensik digital terhadap Sirekap tidak perlu dilakukan.

KPU mengakui menjalin kerja sama dengan penyedia jasa penyimpanan server dengan perusahaan raksasa asal Cina, Alibaba Cloud.

Menurut August Mellaz, masyarakat sebaiknya fokus pada proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara transparan.

"Jangan sampai [karena] Pak Jokowi [ber]kepentingan mendorong PSI kemudian menghilangkan sejarah Partai Ka'bah dalam tradisi politik kita," ujar Hasto.

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memilih mendengarkan penjelasan dari KPU lebih dulu terkait masalah Sirekap.

Bawaslu khawatir tampilan diagram hasil pemilu di Sirekap mengakibatkan adanya perpindahan suara peserta.

Ahmad Sahroni yang juga merupakan Bendahara Umum Nasdem pemerintah seharusnya bukan mengubah tampilan Sirekap, tetapi melakukan audit forensik.

Idham Holik menjelaskan alasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tak lagi menampilkan data perolehan suara peserta Pemilu 2024.